Indeks Kelaparan Indonesia Masih Parah

Indeks Kelaparan Indonesia Masih Parah

Faktual.co.id– Tumpang tindihnya sistem pangan nasional antara Kementerian/Lembaga sektoral pangan menjadi salah satu faktor amburadulnya perencanaan kebijakan pangan nasional. Hal ini menyebabkan, rentannya ancaman kemiskinan akibat inflasi yang dipicu oleh harga pangan pokok. Sejak dua tahun terakhir, kontribusi harga pangan terlihat melalui data BPS. Pada tahun 2015 misalnya, kontribusi bahan makanan terhadap kenaikan garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan bukan makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam data BPS, kontribusi bahan makanan terhadap penambahan jumlah orang miskin sebesar 73,23 persen atau tidak jauh berubah dari kondisi pada September 2014 sebesar 73,47 persen. Pada tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, beras jadi komoditas paling besar pengaruhnya pada garis kemiskinan di Indonesia, baik perkotaan maupun di pedesaan. Pada September 2016, beras ini komposisi pengaruh terbesar terhadap garis kemiskinan dengan persentase 18,31% di perkotaan, dan 25,35% di pedesaan.

Kondisi ini, menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah di sektor pangan belum mampu memitigasi pemicu kemiskinan yang disebabkan oleh harga pangan. Di sisi yang lain tata kelola sistem pangan secara kelembagaan belum mampu saling mengkorinasi sehingga inflasi dan kemiskinan akibat harga pangan dapat dikendalikan dengan baik.

Kenaikan harga pangan seperti beras dan jagung, jelas membebani masyarakat, termasuk petani yang juga bagian dari konsumen. Pada akhirnya kenaikan harga pangan membuat inflasi menjadi tinggi. Sebagai gambaran, tingkat inflasi Maret 2016 terhadap Maret 2017 sebesar 3,61 persen dan inflasi tahun berjalan Januari-Maret 2017 sebesar 1,19 persen.

Kenaikan harga pangan merupakan salah satu faktor pemicu peningkatan kemiskinan di Indonesia. Apabila harga pangan mengalami kenaikan, maka otomatis angka kemiskinan juga akan mengalami kenaikan. Hal ini setidaknya terjadi pada tahun 2006. Kala itu, harga beras mengalami kenaikan akibat berbagai gejolak politik. Dampaknya pun segera dirasakan oleh pemerintah dengan kenaikan jumlah kemiskinan sebesar 1 persen.

Dengan demikian, perencanaan kebijakan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang melalui tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.

Berkaitan dengan kebijakan pangan, maka pemerintah khususnya Kementerian/Badan sektoral pangan, perlu merevitalisasi kebijakan pangan, mulai dari regulasi dan penataan lembagaan pangan yang berurusan dengan perencenaan kebijakan pangan nasional. Mulai dari sejak penanaman, panen hingga stok pangan nasional serta penataan sektor trading-nya.

Buruknya perencanaan pangan bias dilihat dari hal. Pertama : Dari inflasi dan kontribusi harga pangan terhadap meningkatnya angka kemisinan. Kedua : Indeks kelaparan Indonesia yang masih di level serius. Tingkat kelaparan Indonesia masih berada di level serius. Hal ini berdasarkan Global Hunger Index (GHI) 2016. Peningkatan angka GHI suatu negara menunjukkan situasi kelaparan semakin memburuk.

GHI menggunakan empat indikator yang bisa mewakili pemenuhan gizi suatu negara. Indikator tersebut yaitu kondisi kekurangan gizi seluruh penduduk, berat badan dan tinggi anak di bawah lima tahun, dan angka kematian anak sebelum mencapai usia lima tahun. Tingkat kelaparan berdasarkan GHI melibatkan 118 negara di seluruh dunia.

Harmonisasi dan kordinasi kebijakan pangan yang lamban, menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap harga pangan. Lembaga-lembaga yang yang berperan penting alam tata kelola pangan nasional seperti Kementerian Pertanian, Perum Bulog dan Kementerian Perdagangan belum belum mampu mengendalikan harga pangan masalah-masalah lainnya di sektor pangan. Terkait dengan politik pangan nasional, maka tentu kita perlu menyambut baik aanya lembaga pangan nasional yang bisa berkordinasi dengan Badan/Kementerian sektoral pangan, dalam rangka menciptakan harga pangan yang terkendali dan ketersediaan pangan yang cukup (MS).

Leave a Reply

*