Islam Intoleran Atau Syariat Inklusif?

Islam Intoleran Atau Syariat Inklusif?

Oleh : Munir A.S

Islam dalam sejarah dialektika sosial, telah membentangkan syariat inklusif untuk saling hidup berdampingan dalam beragam keyakinan dan faksi sosial di masyarakat. Piagam Madinah, adalah salah satu kodifikasi, sekaligus klausul produk syariat kerasulan Muhammad SAW dengan membawa misi profetik kedamaian di tengah-tengah perbedaan keyakinan masyarakat Madinah yang terdiri dari umat Islam, Kristen dan Yahudi.

Piagam Madinah juga merupakan suatu prototype produk konstitusi beralaskan kepemimpinan Islam. Piagam Madinah juga merupakan suatu produk konstitusi Islam yang dilahirkan untuk meratakan sekat teologis dan mendudukkan heterogenitas penduduk Madinah dalam suatu perlakuan kewargaan yang sama, dan sebangun dalam perolehan hak sebagai masyarakat.

Syariat inklusif dalam kancah kehidupan masyarakat Madinah di era kerasulan Muhammad SAW, adalah suatu profile keadaban Islam yang bisa digunakan sebagai potret besar keegaliteran dan watak toleransi Islam yang dipancang oleh Muhammad SAW sebagai dasar merawat keragaman. Tapi kemudian, dalam porsi yang lebih spesifik, keharusan-keharusan Islam seperti dalam QS Al maidah ayat : 51 tentang kepemimpinan (atau beragam tafsir terkaitnya), tak perlu dinyinyiri kelompok agama lain sebagai klaim dan tuduhan hidupnya semangat diskriminasi dalam Islam. Lihatlah fakta sejarah kerasulan Muhammad SAW yang begitu luas membentangkan keadaban dan inklusivitas Islam.

QS Al maidah : 51, adalah produk wahyu yang lahir dari lokus, spasi waktu dan keadaan sosial politik tertentu yang dijadikan dasar pertimbangan empirik dan teologis untuk memilih pemimpin dalam Islam. Kelompok atau agama lain, tak perlu sewot dengan keharusan-keharusan wahyu yang sifatnya ultimate dalam Islam.

Masalahnya sederhana, kelompok agama tertentu tak perlu sewot dengan keharusan syariat agama lain. Cukuplah saling memahami dan menghargai identitas privat masing-masing berikut keharusan-keharusan teologis dalam ajaran kitab suci (agama apapun), tanpa perlu menabrakkan dimensi-dimensi perbedaan dengan tujuan politik sempit dan memecah belah.

Dalam konteks muamalah, penafsiran dimensi fundamental keagamaan seperti aspek-aspek teologis dalam konstruksi keindonesiaan, pemahamannya lebih diarahkan pada persamaan dan keberterimaan dalam dimensi keadilan dan kemanusiaan universal.

Jadi pemahaman teologis, lebih diarahkan pada prospek kemanusiaan dan keadilan universal dalam rangka menjaga inklusivitas dalam konstruksi keindonesian. Aspek-aspek perbedaan dalam keyakinan agama, harus diletakkan pada ranah keyakinan privat masing-masing individu dan tak perlu dibenturkan dengan tujuan memecah belah Indonesia, seperti yang dilakukan Ahok atau siapapun.

Hal paling bodoh yang dilakukan Ahok, dan itu tak pernah dilakukan siapapun tokoh di Indonesia ini adalah, dengan langgam politik temperamental dan membabi buta, Ahok memaksa menabrakkan dirinya dengan dimensi-dimensi wahyu yang sifatnya doktrinal dan ultimate dari agama lain (sementara Ahok bukan seorang muslim). Ini kebodohan sosial dan politik yang pernah ada di Indonesia. Dan itu hanya Ahok yang melakukannya.

Tidak ada satu pun tokoh agama di negeri ini, yang pernah melakukan hal senaif Ahok. Itu karena tokoh-tokoh agama di negeri ini, mereka tahu, seperti apa konsensus bangsa ini sejak berdiri. Mereka tahu persis seperti apa cara merawat kebinekaan bangsa ini, hingga ke hal sekecil apapun dari keragaman Indonesia.

Kalau gen Ahok adalah gen merah putih, tentulah ia tahu akar sejarah bagaimana konsensus keindonesiaan ini di bangun. Kecuali Ahok punya riwayat genetik dari pendahulunyanya yang suka berkolaborasi dengan kolonial dengan politik memata-matai para pejuang Indonesia, pun menjadi boneka pememecah-belah bangsa ini. Semoga tidak !

Leave a Reply

*