Diserang Hoax Dirut PLN Curhat ke Komisi VII DPR

Diserang Hoax Dirut PLN Curhat ke Komisi VII DPR

Oleh : Munir A.S

Faktual.co.id – Dalam RDP bersama Komisi VII DPR-RI pada 31/5/2017, Dirut PT Perusahan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir keluhkan harga batu bara sebagai energi pembangkit yang terus meningkat. Menurut Sofyan, kenaikan harga batu bara hingga Desember 2017 mencapai Rp.14-15 triliun.  “Kenaikan harga batu bara ini luar biasa, tekanan kepada kami hingga akhir tahun Rp. 14-15 triliun, kenaikan harga pokok produksi, tapi harga listrik tak boleh naik, dengan demikian, PLN pasti tergerus kerugian, sementara,  PLN harus melakukan investasi untuk anggaran kegiatan korporasi.

Bagaimana PLN bisa melaksanakan program listrik desa, bangun distribusi yang kecil-kecil, kalau PLN tak punya laba. Menurut Sofyan, hal ini menjadi sesuatu yang amat berat bagi PLN. Oleh karena itu, PLN saat ini melakukan efisiensi dengan menekan harga pokok produksi dengan mengurangi beban biaya energi primer pembangkit. PLN akui untuk energi pembangkit gas cukup sukses dalam hal efisiensi, demikianpun Bahan Bakar Minya (BBM). PLN sudah menekan dua harga energi pembangkit ini semaksimal mungkin.

Namun untuk batu bara, meskipun terjadi kerugian akibat harga batu bara turun, PLN tetap beli, karena tidak mungkin mengusaha menjual batu bara kepada PLN tapi pengusahanya rugi. Dan bila pengusaha tak menjual batu bara pada PLN akibat merasa rugi, maka pembangkit bisa tutup. Dengan demikian, PLN tetap memberikan benefit  bila harga sedang turun di luar negeri. Tapi begitu harga naik, PLN minta sloof; ada laba maksimum, bukan tak terhingga, karena ujung dari kenikan Rp,14 triliun harga batu bara, berdampak luar biasa bagi tarif listrik. Kerugian ini akan berdampak pada PLN dan juga pada tarif listrik di masyarakat.

Akibat harga energi pembangkit batu bara yang naiknya luar biasa, maka PLN berharap rente harga energi pembangkit ini tak berlebihan dan perlu diberikan sloof; berupa harga maksimum. Langkah PLN inilah yang menjadi biang kerok, akhir-akhir ini PLN terus di serang oleh pihak-pihak tertentu dengan berita-berita Hoax terhadap kenaikan tarif listrik 450 VA. Padahal menurut mantan dirut bank BRI ini, tidak ada kenaikan tarif listrik 450 VA. “Itu fitnah dan hoax,” kata Sofyan.

Menanggapi curhat Dirut PT PLN, anggota DPR-RI Komisi VII Tjatur Sapto Edy katakan, perlu ada politik energi untuk membantu aksi korporasi PT PLN. Selama ini, PLN membeli energi primer pembangkit dengan harga pasar, sementara untuk menjual listrik, PLN dipaksa menggunakan harga patokan, oleh karena itu, Komisi VII DPR-RI perlu merumuskan suatu politik energi yang melindungi PLN sebagai operator listrik negara dari sisi harga energi primer pembangkit. “Negara harus mem-backup ini, inikan satu-satunya andalan dari energi kelistrik nasional kita, hampir semua tidak mem-backup, kementerian BUMN pun tidak mem-backup PLN, karena ada BUMN lain juga ikut memeras PLN.”

Oleh karena itu, Tjatur berharap, pada RUU Minerba nanti, ada keputusan politik yang mem-backup PLN. “Harus ada grand design ke depan yang bisa menyelamatkan energi kelistrikan nasional.”

Leave a Reply

*