Pemerintah Dinilai Kurang Menyokong PLN

Pemerintah Dinilai Kurang Menyokong PLN

Faktual.co.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan PT PLN (Persero) pada Selasa, (18/7/2017) di gedung DPR Senayan-Jakarta, salah satu anggota Komisi VII mencecar, bahwa selama ini, sebagai regulator, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM kurang mensupport PLN terkait harga energi primer pembangkit. Dalam paparan PLN, selama ini pasokan energi primer pembangkit dinilai terlalu mahal, akibatnya listrik yang dijual ke masyarakat pun rentan mahal.

Selama ini, PLN membeli energi primer pembangkit, terutama gas dan batu bara dengan harga yang diserahkan pada mekanisme pasar, sementara harga listrik yang dijual PLN, dipatok pemerintah. Akibatnya, setiap tahun biaya produksi PLN semakin mahal dari sisi energi pembangkit primer. Berdasarkan paparan PLN, gas dan batu bara berkontribusi 80% terhadap produksi listrik dalam negeri, demikianpun biaya gas dan batu bara mencapai 75% dari total biaya energi primer pembangkit.

Untuk batu bara khususnya, dari sisi kelangsungan pasokan, Indonesia memiliki cadangan batu bara 3% dari cadangan batu bara dunia, namun menjadi eksportir terbesar saat ini. Dari produksi 435 juta ton tahun ini (2017), alokasi pasokan untuk listrik tahun 2017 sebesar 85 juta ton atau 20% dari produksi batu bara dalam negeri, sementara yang diekspor jauh lebih besar, yaitu 350 juta ton. PLN juga menjelaskan, tahun 2017, biaya penyediaan batu bara diperkirakan naik Rp.14 triliun dibandingkan asumsi harga yang digunakan dalam penyusunan tarif tenaga listrik tahun 2017. Harga batu bara belum menjadi parameter dalam outomatic tariff adjustment.

Untuk menjaga agar tarif listrik tidak naik, maka PLN membutuhkan dukungan pemerintah yang memastikan biaya batu bara dan gas dapat diturunkan dan tidak mengalami fluktuasi. Hal senda juga disampaikan anggota Komisi VII DPR Profesor Kartubi, agar sebagai regulator Kementerian ESDM mampu menekan harga gas dan batu bara untuk suplai energi primer pembangkit listrik nasional. Oleh sebab itu, ekspor batu bara harus dibatasi dan lebih mementingkan kebutuhan dalam negeri. Demikian pun harga batu bara, tak diserahkan pada mekanisme pasar, tapi ditentukan oleh pemerintah dalam menyokong efisiensi biaya pasokan energi primer pembangkit.

“Jangan sampai, pemerintah, dalam hal ini Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, kurang kerjaan dan tak mendukung penuh PLN,” demikian tegas Kartubi. Sejak dilantik sebagai presiden RI pada tahun 2014, Jokowi berambisi memproduksi listrik 35.000 MW dengan rasio pertumbuhan ekonomi 7% pada tahun 2019. Namun ambisi Jokowi itu kelak bak api jauh dari panggang, bila suplai energi primer pembangkit masih mahal dan terus menggerus biaya produksi listrik nasional (MS)

Leave a Reply

*