Kematian Bayi Debora, Wajah Buruk Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia

Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, Saleh Partaonan Daulay (Foto : @SalehD)

Faktual.co.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, Saleh Partaonan Daulay, sesalkan rumah sakit swasta yang tak mau bekerja sama dengan BPJS. Meninggalnya bayi Debora, Saya ikut sedih dan prihatin atas musibah yang dialami bayi Deborah. Saya bisa merasakan kesedihan dan duka yang dialami seluruh keluarganya. Kejadian seperti ini tidak semestinya terjadi di tengah keseriusan pemerintah mengejar target implementasi universal health coverage, dimana masyarakat dipastikan memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dengan biaya yang terjangkau.

“Kalau masih ada kejadian seperti ini, saya yakin universal health coverage (UHC) yang digaung-gaungkan akan sulit tercapai. Harus ada keseriusan dan keikhlasan semua pihak untuk berpartisipasi. Termasuk rumah-rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan”.

Rumah-rumah sakit swasta memang memiliki aturan administratif dan sistem pembiayaan sendiri. Namun demikian, rumah-rumah sakit juga diharapkan dapat memberikan pengecualian-pengecualian pada kasus-kasus tertentu. Karena hakikat dari pelayanan kesehatan adalah pelayanan kemanusiaan.

“Jadi, rumah-rumah sakit tidak boleh hanya berorientasi keuntungan finansial dan mengabaikan aspek sosial dan kemanusiaan. Bersedia membuka rumah sakit, tentu harus bersedia pula mengabdi pada kepentingan sosial dan kemanusian.”

Dalam konteks ini menurutnya, kementerian kesehatan diminta untuk melakukan investigasi serius agar kejadian serupa tidak terulang. Investigasi boleh melibatkan perkumpulan rumah-rumah sakit yang ada. Jika ditemukan ada yang salah dalam prosedur pelayanan, tentu kementerian kesehatan harus menjatuhkan sanksi tegas.

Tentu sangat diperlukan jika pemerintah membuat aturan khusus terkait pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit. Dengan begitu, rumah-rumah sakit tidak begitu saja menolak pasien yang tidak cukup biaya. Apalagi, pasien tersebut memiliki kartu BPJS kesehatan yang perlindungan kesehatannya dijamin oleh negara. “Kalau membaca ceritanya, ini kan situasinya darurat. Mestinya ada pengecualian dalam situasi seperti ini”.

Di lain pihak, BPJS Kesehatan didesak untuk memperluas kerjasama dengan rumah-rumah sakit yang ada. Dengan begitu, masyarakat dengan mudah dapat menjangkaunya. Apalagi, kepesertaan BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tentu dibutuhkan jaringan pelayanan kesehatan yang semakin luas.

“Dalam beberapa kasus, memang ada rumah sakit yang enggan untuk bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Mungkin dinilai profitnya tidak terlalu banyak. Padahal, pemegang kartu BPJS Kesehatan gratis tidaklah gratis begitu saja. Untuk tahun 2017 ini saja, anggaran untuk BPJS kesehatan dari data PBI sudah mencapai 34 Triliun.”

Tegas Saleh, rumah-rumah sakit yang ada dihimbau untuk membantu program pelayanan kesehatan yang dikembangkan pemerintah. Selain itu, Standard pembiayaan dan pelayanan kesehatan harus benar-benar berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Harus diingat betul, bahwa tidak ada satu orang pun yang ingin jatuh sakit. Karena itu, setiap orang yang sakit dipastikan adalah orang yang betul-betul membutuhkan pertolangan [BA).

Leave a Reply

*