Penerimaan Negara dan Kebocorannya

Penerimaan Negara dan Kebocorannya

Penulis : Munir A.S

Faktual.co.id- Kontribusi pajak hingga Agustus 2017 adalah sebesar Rp.780,0 triliun. Tumbuh lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 9,9%. Dari pertumbuhan tersebut, cukai memberikan kontribusi sebesar 10,4 % atau sebesar Rp.153,2 triliun.

Jika kita lihat pertumbuhan cukai dan kepabeanan, secara year on year (Yoy) tumbuh positif bila dibandingkan dengan tahun lalu (2016). Namun dalam realisasinya pada APBN-P 2017, terbilang agak lambat.

Pada APBNP 2017, untuk bea masuk misalnya, yang ditargetkan Rp.33.28 triliun realisasinya Rp.21,96 triliun atau baru mencapai 66.0%. Sementara Bea Keluar Rp.2.70 triliun dan realisasinya Rp.2.26 triliun atau persentase capaian sebesar 83,6%. Untuk Cukai target yang dipatok pada APBNP 2017 adalah sebesar Rp.153,17 triliun, dan realisasinya baru mencapai Rp.68,39 triliun atau sebesar 44.7%

Kendatipun demikian, Badan anggaran DPR dalam rapatnya pada Selasa  (19/9) mengaskan, agar pemerintah terus melakukan ekstra effort dalam rangka mendorong capaian PNBP pada Tahun Anggaran 2017.

Selain penerimaan dari sisi cukai dan kepabeanan yang memenuhi ekspektasi pemerintah, pemerimaan negara dari sisi PNBP pun mencatatkan tren yang positif. Realisasi PNBP sepanjang Agustus 2017, tembus angka Rp.72,5 triliun. Penerimaan PNBP dari sektor SDA ini lebih meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumbya sebesar Rp.29,9 triliun.

Dengan trend penerimaan PNBP pada Agustus 2017 yang positif, pemerintah berkeyakinan, hingga akhir tahun penerimaan PNBP bisa mencapai target, yaitu sebesar Rp.260,2 triliun yang ditetapkan pada APBN-P 2017. Hingga Agustus 2017, realisasi dari target PNBP telah mencapai 74,1% atau sebesar Rp.72,5 triliun.

Untuk RAPBN 2018, target pemerintah untuk penerimaan negara dari sisi PNBP sebesar Rp.267,9 triliun. Dengan harapan dari sisi SDA, terjadi perbaikan harga komoditas global, nilai tukar rupiah yang terus membaik serta aspek fundamental ekonomi yang terus menggairahkan perekonomian Indonesia.

Kita berharap, pada tahun anggaran 2018, pemerintah bisa memitigasi berbagai bottleneck yang terjadi di sektor SDA. Misalnya saja, KPK pada tahun 2017 mencatat ada tunggakan pajak dan royalty dari pemegang IUS sebesar Rp.4 triliun pada tahun 2016. Sementara di tahun 2014, KPK juga mencatat pada 10.000 IUP atau sekitar 90 persen diantaranya tidak menyetor dana jaminan reklamasi  lahan, dan 70 persen tidak membayar pajak dan royalty serta 36 persen tidak memiliki NPWP.

Contoh konkret kebocoran serupa juga bisa kita lihat pada penyimpangan dalam kegiatan ekspor batu bara. Temuan KPK menyebutkan, ada 41 juta ton selisih eskpor batu bara. Kementerian Perdagangan mencatat ekspor batu bara sebesar 349 juta ton sementara bea cukai memiliki catatan berbeda yaitu ada 390 juta ton batu bara yang diekspor keluar.

Secara keseluruhan, realisasi pajak yang besar pada APBN 2017, masih beralaskan tambahan dari tax amnesty. Dengan demikian, untuk penerimaan negara perpajakan non migas pemerintah masih memperoleh tambahan dari tax amnesty (TA). Namun jika TA tak diterapkan, justru secara perhitungan, realisasi pajak akan menjadi lebih kecil [MS].

Leave a Reply

*