Obesitas RAPBN 2018

Obesitas RAPBN 2018

Penulis : Munir A.S

Faktual.co.id – Pada RAPBN 2018, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5%. Asumsi pertumbuhan 2018 ini menandakan optimisme pemerintah. Namun sejurus confidence pemerintah yang bagus terhadap pertumbuhan ekonomi ini, kita berharap, tak ditopang oleh pelebaran defisit APBN, tapi sebaliknya, pertumbuhan yang tinggi, ditopang oleh surplus penerimaan negara berikut faktor-faktor pertumbuhan ekonomi lainnya yang linier dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan APBN yang besar tapi dipenuhi utang baru. Bak obesitas, gemuk tapi tak produktif.

Pada RAPBN 2018, defisit yang ditarget pemerintah diperkirakan sebesar 2,19% terhadap Product Domestic Bruto (PDB). Bila dibandingkan dengan APBN 2017 sebesar 2,67%. Defisit APBN turun 0,48%. Penurunan deficit ini, maka pembiayaan anggaran baik melalui utang dan non utang pun mengalami penurunan. Jika kita lihat data dari Kemenkeu, pembiayaan utang menurun dari 2017 sebesar Rp.362.880,5 sementara pada RAPBN 2018 ditargetkan Rp.325.936,6. Pembiayaan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp.36.943,9.

Kita cermati, jumlah utang luar negeri (ULN) pemerintah pusat terus bertambah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah utang pemerintah di akhir 2014 tercatat Rp 2.604,93 triliun. Hingga akhir Mei 2017 lalu, total utang LN  Indonesia sudah mencapai Rp 3.672,33 triliun. Jumlah utang luar negeri RI meningkat hingga Rp 1.067,4 triliun sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 hingga Mei 2017.

Dari data Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, beberapa utang jatuh tempo dalam periode dua tahun ke depan, yani 2018 dan 2019. Menurut rincian DJPPR, pada 2018 utang yang akan jatuh tempo sudah mencapai Rp 390 triliun dan pada tahun 2019 sekitar Rp 420 triliun. Dengan demikian, jika dijumlahkan, sekitar Rp 810 triliun. Jumlah utang jatuh tempo ini merupakan yang tertinggi bila kita dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan APBNP 2017, rasio utang sampai dengan akhir tahun 2017 diperkirakan pemerintah sebesar 28,9% terhadap PDB. Posisi utang per Juni 2017 sebesar Rp.3.706,5 triliun dengan porsi Surat Berharga Negara (SBN) mencapai 80%. Kendatipun demikian, kita berharap, pemerintah mampu melakukan penyerapan utang pada sektor-sektor produktif yang berdampak pada riil ekonomi.

Selanjutnya, pemerintahpun diharapkan, dapat menjaga rasio utang terhadap PDB pada posisi yang lebih stabil. Dari sisi pembiayaan utang, pemerintah diharapkan dapat mengelola utang secara aman dan prudent. Realisasi/penggunaan utang harus berdampak pada sektor riil dan berefek langsung pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan agka kemiskinan.

Jangan sampai realisasi utang justru lebih menguntungkan negara/pihak pemberi pinjaman, misalnya Indonesia meminjam uang dari negara tertentu untuk pembiayaan infrastruktur, tapi pekerjanya diambil dari negara pemberi utang.  Penerbitan SBN sebagai bagian dari pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, ketersediaan alternative sumber pembiayaan, kondisi portofolio dan risiko utang, kondisi infrastruktur dan daya serap pasar serta perkembangan ekonomi makro

Pembiayaan defisit

Pembiayaan investasi Pemerintah, merupaan strategi pemerintah agar pengalokasian anggaran untuk mendukung target pembangunan dapat lebih efisien sehingga dapat mengakselerasi pencapaian program pembangunan. Beberapa tahun terakhir, APBN terus memberikan suntikan modal investasi kepada BUMN, baik dalam bentuk tunai dan non tunai.

Pemberian PMN terbesar adalah pada APBN-P 2015 sebesar Rp.64,8 triliun pada APBN-P 2015 (sesuai ketetapan UU APBN-P 2015). Pemberian PMN kepada BUMN pada APBN-P 2015 tersebut, jauh lebih besar dari sebelumnya (APBN murni 2015) sebesar Rp.5,1 triliun, atau meningkat Rp.59,7 triliun. Namun disaat yang sama, pada tahun 2015 misalnya, setoran dividen yang diberikan oleh BUMN kepada negara (APBN) hanya Rp.35,9 triliun dari yang ditargetkan Rp.36,9 triliun.

Pada RAPBN 2018, salah satu BUMN yang diusulkan mendapatkan PMN adalah PT KAI. Dalam catata saya, PT KAI pernah mendapatkan suntikan PMN pada APBN-P 2015 sebesar Rp.2 triliun. Namun hingga saat ini realisasi konkret dari penggunaan PMN oleh PT KAI ini kita belum mendapatkan gambaran jelas terkait realisasi peruntukkannya. Hal yang sama juga untuk BUMN-BUMN lainnya yang pernah mendapatkan PMN. Oleh sebab itu, untuk pembiayaan investasi BUMN pada RAPBN 2018 harus memeperoleh hasil kajian yang matang terkait usulan PMN atau pembiayaan investasi BUMN. ***

 

 

Leave a Reply

*