Masih Pake Semangat Orde Baru, Try Sutrisno Salahkan Amandemen UUD 1945

Try Sutrisno (Foto : @RD)

Faktual.co.id – Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Ahmad Yohan sesalkan pernyataan mantan wakil presiden era Orde Baru; Try Sutrisno yang menyebutkan, amandemen UUD 1945 adalah kesalahan Amien Rais. Menurut Yohan, Amandemen UUD 1945 adalah tugas kolektif bangsa dan sebagaimana amanah reformasi 1998. Bukan tugas Amien Rais secara individu.

Jadi menurutnya, Try Sutrisno jangan melihat amandemen UUD 1945 secara parsial karena mengamputasi sistem politik yang totaliterian. Misalnya hilangnya peran-peran politik militer dan kekuasaan yang terdistribusi secara merata berdasarkan hasil pemilihan umum langsung.

Kata Yohan, kalau dulu, sistim politik hanya berada pada ceruk kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Kalau sekarang, sistem politik kita sifatnya bottomup; dari aspirasi langsung rakyat. Lahir dari demokrasi yang partisipatif melalui pemilihan umum langsung. Jadi cita rasa demokrasi pasca Orde Baru dan setelah dimandemenkannya UUD 1945, pure demokrasi yang partisipatif. Meskipun disana-sini kita perlu terus berbenah infrastruktur demokrasi saat ini.

Yohan menilai, basis kekecewaan Try Sutrisno itu terlalu dangkal. Karena patokan dia cuma karena hilangnya kekuasaan MPR dan Dwi Fungsi ABRI. Jadi dari mana pak Try Melihat sisi kemudaratan amandemen UUD 1945 dan kesalahan Amien Rais? Jadi kalau cara pandangnya sektoral akibat hilangnya kekuasaan pada kelompok dan institusi tertentu, itu keliru dan dangkal menurut saya.

Pak Try jangan mendaur ulang semangat Orde Baru ke dalam sistem demokrasi saat ini yang sudah berjalan baik. Saat ini rakyat sudah menikmati desentralisasi dalam tata kelola sistem pemerintahan pusat dan daerah. Kekuasaan tidak lagi bertumpuk-tumpuk secara sentralistik seperti era pak Try berkuasa dulu. Sekarang sistem politiknya terbuka dan partisipatif. Kalau dulu era Orde Baru, kan kekuasaan itu terlalu personal. Jadi institusi-institusi seperti DPR dan MPR berikut kekuasaan yang ada padanya, sebatas mesin politik untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru. Berbeda dengan saat ini.

Tidak benar juga kalau hasil amandemen UUD 1945 itu menghilangkan sistem presidensial dalam sistem demokrasi Indonesia. Yang terjadi sekarang itu, justru berbeda dengan orde baru, dimana DPR cuma menjadi alat stempel kekuasaan. DPR cuma melegalisasi kepentingan penguasa dengan menggunakan instrumen negara. Justru dengan amandemen UUD 1945, DPR semakin menemukan bentuknya dalam peran dan fungsi checks and balances.DPR semakin kuat dalam melakukan tugas pengawasan, bukan berarti kita sedang ke arah demokrasi parlementer kata Yohan.   

Kalau pernyataan pak Try itu cuma perspektif untuk meng-insight sistem demokrasi saat ini yang masih perlu dibenahi ya wajar-wajar saja. Tapi kalau mengatakan Amien Rais bersalah dan pengkhianat negara karena amandemen UUD 1945, itu keliru dan dangkal.Wajar pak Try bilang begitu, karena dia produk asli orde baru. Semangat dan memorinya masih di bawah tahun 1998.

“Bagi pejuang demokrasi sejati, pengkhianat bangsa adalah Orde Lama yang berlindung di balik demokrasi terpimpin dan mereka penikmat Orde Baru. Termasuk Try di dalamnya, yang menjadikan demokrasi Pancasila jadi kedok kekuasaan otoriter,” demikian pungkas Yohan [S/M]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

*