DPR Temukan, Masih Banyak Pengiriman TKI Tak Melalui Prosedur

DPR Temukan, Masih Banyak Pengiriman TKI Tak Melalui Prosedur

Faktual.co.id – Komisi IX DPR RI saat ini sedang fokus memikirkan peningkatan perlindungan TKI di luar negeri. Hal tersebut disampaikan Saleh Partaonan Daulay, wakil ketua komisi IX DPR RI. Menurutnya , aspek perlindungan ini menyangkut banyak persoalan. Persoalan tersebut antara lain gaji tidak dibayar, overstay, meninggal dunia di negara tujuan, tindak kekerasan yang dilakukan oleh majikan, dan gagal berangkat.

Dari sekian banyak persoalan perlindungan itu, Komisi IX dan timwaw TKI DPR RI menemukan bahwa masih banyak pengiriman TKI yang tidak melalui prosedur sebenarnya. Akibatnya, mereka yang berangkat tersebut berstatus ilegal karena memang tidak dicatat oleh BNP2TKI. Jika ada masalah, tentu penyelesaiannya tidak mudah.

Kata Saleh, “menurut catatan kami, pengiriman TKI non-prosedur seperti ini masih tetap ada meskipun sudah ada moratorium. Timwas TKI dan Komisi IX yang berkunjung ke Qatar dan Saudi menemukan banyak TKI yang berangkat secara ilegal. Bahkan, di antara mereka ada yang saat ini menghadapi masalah dan sekarang ditampung di kantor-kantor perwakilan kita di sana”.

Ini mengindikasikan bahwa pengiriman TKI tetap berlanjut meskipun ada kebijakan moratorium yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah kelihatannya tidak bisa mengambil tindakan tegas terkait masalah ini mengingat pengiriman TKI ilegal itu tidak saja melibatkan oknum-oknum di Indonesia, tetapi juga orang-orang di Timur Tengah. Kondisi seperti ini tentu sangat tidak baik bagi perlindungan TKI kita.

“Kita menekankan agar pihak-pihak yang mengirimkan secara ilegal harus ditindak tegas. Harus ada hukuman sehingga mereka jera. Selain itu, pemerintah juga harus mencari solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah pengiriman secara ilegal ini”.

Pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri disinyalir karena adanya kepentingan dua pihak. Dalam hal ini, kepentingan TKI yang ingin bekerja dan mendapatkan pekerjaan serta kepentingan pihak yang menempatkan dan mereka yang membutuhkan TKI di sana. Itulah sebabnya, pada masa moratorium ini ada banyak TKI yang berangkat ke Saudi dengan menggunakan visa umroh. Sesampai di sana, ternyata tidak pulang lagi dan melanjutkan bekerja.

“Kalau sudah seperti itu, tentu susah mengawasinya. Sebab, tidak jelas siapa nanti yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dan lain hal.”

Atas dasar itulah, kemungkinan BNP2TKI ingin menertibkan pengiriman TKI ilegal tersebut. Mereka berharap pengiriman TKI ilegal akan berhenti seiring dengan pembenahan pola penempatan dan perlindungannya. Secara logis, kalau dikirim sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya, TKI pun tentu akan merasa lebih aman.

“Komisi IX tetap ingin mempertahankan moratorium. Penempatan dan pengiriman yang dilakukan diharapkan tidak mencabut moratorium. Kalau ada pengiriman harus betul-betul terbatas, terpantau, dan jelas perlindungannya. Ini yang harus dipastikan dan dijamin oleh pemerintah.” [BA]

 

Leave a Reply

*