Banggara DPR Minta Dana Desa Diaudit Dengan Tujuan Tertentu

Banggara DPR Minta Dana Desa Diaudit Dengan Tujuan Tertentu

Faktual.co.id –Badan anggaran DPR Rabu (4/10), menetapkan Postur Sementara RAPBN 2018. Salah satu nomenklatur anggaran yang persoalkan adalah Dana Desa. Pasalnya, Setiap tahun anggaran, alokasi dana desa terus meningkat, sementara indeks keberhasilan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, belum terukur secara nasional.

Yang terjadi adalah, jumlah desa dan anggaran terus meningkat. Saat ini jumlah Desa di Indonesia sebanyak 74.754 Desa. Diperkirakan akan ada penambahan sekitar 200 Desa Baru pada tahun 2017 (Mendagri 2017). Pada postur sementara RAPBN 2018, alokasi dana desa sebesar Rp.60 triliun. Belum ada perubahan dana desa pada postur sementara yang telah ditetapkan DPR dan pemerintah pada panja transfer daerah.

Di balik jumlah desa dan dana desa yang meningkat, berdasarkan data BPS,  Indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan desa terus meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari dari tahun 2016 sebesar 2,40 menjadi 2,74 dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari  0,67 menjadi 0,79. Dari data keparahan dan kedalaman kemiskinan desa ini, mendeskripsikan bahwa, peningkatan dana desa tiap tahun, belum berkorelasi positif dalam meningkatkan kesejahteraan di desa. Keparahan dan kedalaman kemiskinan di desa, menjadi salah satu tolak ukurnya.

Memang, jika ditelisik, keparahan dan kedalaman kemiskinan di desa, disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana penjelasa BPS. Diantaranya, pertama : tingkat inflasi di desa lebih tinggi dari kota. Jalur distribusi yang jauh dari kota ke desa, menyebabkan adanya gap margin perdagangan. Kedua; penduduk desa yang acapkali mengkonsumsi produk dari kota dan ketiga ; pembelian barang dilakukan secara eceran. Sehingga membuat harga menjadi lebih mahal dibandingkan pembelian dalam jumlah besar.

Kendatipun tiga faktor ini, menjadi variable antara yang mengerek keparahan dan kedalaman kemiskinan di desa, namun bila penduduk desa memiliki penyangga ekonomi yang kuat, maka inflasi dan faktor-faktor lain penyebab kemiskinan di desa tak berpengaruh signifikan karena daya beli masyarakat yang kuat dalam menghadapi inflasi.

Idealnya, alokasi dana desa diperuntukkan sesuai RKP sebagaimana yang ditetapkan Bappenas setiap tahun. Mestinya, dana desa diarahkan pada belanja-belanja strategis yang berkaitan dengan perekonomian desa.

Infrastruktur desa yang dibangun dari dana desa, perlu direncanakan secara matang dengan taksasi dan kalkulasi ekonomi yang baik. Persentasi pertumbuhan infrastruktur desa, harus berkontribusi terhadap persentase peningkatan pertumbuhan ekonomi desa. Terutama akses masyarakat terhadap sumber-sumber perekonomian desa dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat desa.

Menurut anggota DPR dari Fraksi PAN Sukiman, dikatakannya bahwa selama ini dana desa terkesan menguap. Belum memberikan akselerasi yang terukur bagi pertumbuhan ekonomi desa. Hal senada juga diiyakan oleh Fraksi PKS di badan anggaran DPR, bahwa pemerintah harus melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap dana desa. Hal ini dilakukan, dalam rangka memitigasi terjadinya penyalahgunaan dana desa, demikianpun kekhawatiran dana desa dijadikan benefit politik, baik di momentum Pilkada maupun pada pemilu 2019 kelak.

Penulis : Munir A.S

Leave a Reply

*