Dana Otsus Untuk Papua Bertambah di Tahun 2018

Dana Otsus Untuk Papua Bertambah di Tahun 2018

Penulis : Andi A.S

Faktual.co.id- Dalam postur sementara APBN 2018, alokasi dana Otonomi Khusus untuk provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan Rp.8,03 triliun. Alokasi ini bertambah Rp.0,01 triliun dari APBN 2017 sebesar Rp.8,02 triliun. Dari total dana Otsus sebesar Rp.8,03 triliun ini, jatah untuk provinsi Papua sebesar Rp.5,62 triliun dan untuk Papua Barat sebesar Rp.2,41 triliun. Perbedan alokasi ini berdasarkan rasio luas wilayah dan jumlah penduduk kedua provinsi tersebut.

Dana Otsus Papua dan Papua Barat ini terus bertambah setiap tahun anggaran sesuai besaran APBN. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 Ayat (3) UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menyebutkan bahawa Dana Otsus Papua dan Papua Barat dialokasikan sebesar 20% dari total pagu DAU Nasional selama 20 Tahun.

Kendatipin dana Otsus yang terus meningkat sesuai besaran APBN, kemiskinan di wilayah Papua terus meningkat. Data BPS mencatat, sebanyak 21,98 persen penduduk miskin berada di Maluku dan Papua dengan jumlah mencapai 1,55 juta orang.

Kontribusi kemiskinan di Papua yang besar terhadap persentase  kemiskinan nasional ini, menjadi tanda tanya terkait pemanfaatan dana Otsus yang diharapkan dari tahun ke Tahun dapat merubah profil kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.

Dalam Rapat Panja Transfer Daerah di ruangan Badan Anggaran DPR Kamis (5/10), Ketua Badan Anggaran Azis Syamsudin mengatakan, pemanfaatan dana Otsus perlu diregulasi seketat mungkin, agar pemanfaatannya sesuai dengan program strategis untuk masyarakat Papua sesuai dengan RKP yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap pemanfaatan dana Otsus di kedua Provinsi tersebut.

Menanggapi postur sementara APBN 2018 terkait dana Otsus Provinsi Papua, tenaga Ahli Fraksi PAN DPR-RI sekaligus Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasioanal (BM PAN) Thomas Warijo mengatakan, dalam menetapkan alokasi dana Otsus untuk Papua, pemerintah juga perlu mempertimbangkan variabel lain. Misalnya masalah keterisolasian wilayah dan konektivitas. Dengan demikian alokasi dana Otsus untuk Provinsi Papua dapat menjawab persoalan-persoalan spesifik yang ada di tanah Papua.

Menurutnya, masalah keterisolasian dan konektivitas, adalah persoalan krusial yang selama ini menjadi pokok soal dimana akses masyarakat terhadap sentra kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan menjadi sangat sulit. Pungkas Thomas, kalau dua variabel ini bisa dijadikan variabel dalam mengalokasikan dana Otsus, maka anggaran yang ditetap dalam APBN dapat menjawab inti persoalan di tanah Papua.

 

Leave a Reply

*