Inilah Penyebab Defisit BPJS

Inilah Penyebab Defisit BPJS

Penulis : Hakim Manu

Faktual.co.id – Wakil Ketua Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay, ungkap penyebab defisit BPJS yang terus membebani APBN. “Ini soal bpjs kesehatan yang masih selalu defisit dan membebani APBN. Mengenai hal ini, saya berpendapat. Defisit itu faktornya banyak. Menurut saya, salah satu penyebab defisit itu adalah masih adanya fraud dalam pelayanan kesehatan. Ada banyak pembengkakan pembayaran akibat adanya fraud tersebut.” Demikian ungkap anggota DPR dari dapil Sumut II ini terkait pembengkakan deifist PBJS. Untuk tahun 2017, devisit BPJS diperkirakan lebih dari Rp.10 triliun.

Menurutnuya, semestinya, BPJS itu hanya membayar sedikit, karena fraud akhirnya bayarnya banyak. Fraud ini dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari petugas bpjs, petugas medis, pihak rumah sakit, bahkan juga oleh masyarakat. Ini yang mesti diselesaikan oleh bpjs terlebih dahulu. “

Selain itu, persoalan pendataan juga memberikan kontribusi. Sejauh ini, pendataan kepesertaan bpjs kesehatan dinilai masih carut-marut. Terutama, pendataan kepesertaan pbi. Ada banyak peserta yang tercatat, tetapi orangnya tidak ada.

“Pertanyaannya, apakah peserta yang tercatat itu tetap dibayar atau tidak? Karena, dalam sistem jaminan sosial kita, ada pembayaran kapitasi. Selama orang itu tercatat di dalam satu faskes tertentu, maka bpjs akan membayarkan kapitasinya setiap bulan. Kalau faskesnya milik pemerintah, kapitasinya 6 ribu rupiah, dan kalau miliki swasta kapitasinya 10 ribu. Kalau banyak kepesertaan yang orangnya tidak ada, berarti ini berkontribusi pada membengkaknya pembayaran bpjs”.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan defisit adalah tidak seimbangnya antara cakupan pelayanan yang harus disediakan oleh BPJS dengan nilai iuran yang menjadi kewajiban peserta. Menurut perhitungan BPJS kesehatan, untuk peserta dari data PBI saja, idealnya pemerintah membayar premi sebesar 32 ribu rupiah. Kenyataannya, peserta dari data PBI (penerima bantuan iuran) premi yang dibayakan hanya 23 ribu. Ada selisih 9 ribu rupiah. Jika dikalikan dengan jumlah peserta PBI yang saat ini mencapai 92.4 juta, maka nilainya tentu sangat besar.

“Ini juga perlu dipikirkan pemerintah. Saya setuju ada perhitungan ulang yang akurat terhadap aktuaria dan iuran peserta BPJS. Namun sebelum itu dilakukan, BPJS kesehatan, Kemenkes, dan Kemensos diminta untuk menyelesaikan perbaikan data kepesertannya,” demikian pungkas Saleh.

Leave a Reply

*