Kepulauan Nias Masih Tertinggal

Saleh Partaonan Daulay, wakil ketua komisi IX DPR RI, dapil Sumut II, sekaligus ketua tim kunker komisi IX ke kepulauan Nias (foto : @Faktual)

Penulis : Yusuf Lestaluhu

Faktual.co.id – Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja komisi ke kepulaun Nias dalam rangka pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat (30/10/2017). Kunker ini diagendakan untuk melihat langsung implementasi program pembangunan dari daerah pinggiran dan perbatasan yang dicanangkan oleh pemerintah. Kunker yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay, wakil ketua komisi IX, ini diikuti beberapa anggota lintas fraksi antara lain Handayani, M. Iqbal, Krisna Mukti, Ansory Siregar, Adang Sudrajat, Marwan Dasopang, Marinus Gea, Nurmansyah Tanjung, Betty Shadiq Pasadigoe, Khaidir, Nursuhud, Ayub Khan, Elva Hertati dan Anita Jacoba.

Dalam keterangan persnya Saleh katakan, “kami melihat bahwa kepulauan Nias ini belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah pusat. Temuan kami, dari sisi pelayanan kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan, Nias masih tertinggal jauh dari daerah-daerah lain. Tentu saya pribadi merasa tidak enak mengingat daerah ini adalah dapil saya. Dengan kunker ini, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian lebih,” demikian disampaikan Saleh Partaonan Daulay, wakil ketua Komisi IX kepada wartawan di sela-sela kunjungan tersebut.

Selain melaksanakan rapat dan menyerap aspirasi dengan seluruh SKPD dari 5 kabupaten dan kota yang ada, Komisi IX DPR RI juga secara khusus melakukan peninjauan ke RSUD Nias Selatan, RSUD Gunung Sitoli, dan puskesmas-puskesmas yang ada. Komisi IX menemukan fakta bahwa pelayanan kesehatan di kepulauan Nias masih belum memadai untuk melayani lebih dari 800 ribu orang penduduk di kepulauan Nias. Apalagi, RSUD daerah Nias Selatan dinilai sangat tidak representatif untuk dijadikan sebagai rujukan.

“Di seluruh kepulauan Nias ini, hanya ada dua RSUD yang terletak di Gunung Sitoli dan Nias Selatan. Sayangnya, seluruh FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) yang ada di sini merujuk pasiennya ke RUSD gunung sitoli. Ini karena fasilitas dan tenaga medisnya jauh lebih memadai dibandingkan dengan RSUD Nias Selatan. Tentu ini berbeda dengan kabupaten dan kota-kota lain dimana masing-masing hampir semua memiliki RSUD”.

Dari hasil peninjauan tersebut, komisi IX melihat bahwa masih perlu peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Termasuk melengkapi kebutuhan tenaga medis, alat kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Persoalan ini sangat penting mengingat jarak antara kepulauan Nias dengan kota Medan sebagai ibukota provinsi cukup jauh. Tentu sangat baik, jika pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat diberikan di Nias tanpa perlu ke ibukota provinsi.

“Selain itu, kami juga menemukan BLK yang tidak difungsikan. BLK yang berlokasi di Nias Utara tersebut sudah didirikan tahun 2007 yang lalu. Sampai saat ini belum bisa beroperasi karena tidak adanya alat-alat pelatihan, tenaga instruktur, dan tenaga administrasi. Meski terletak di Nias Utara, BLK itu, katanya, masih dimiliki kabupaten Nias. Kalau mau dioperasikan, tentu perlu kejelasan status sehingga jelas pertanggungjawaban operasionalisasinya. Sayang sekali bangunan besar yang didirikan BRR itu tidak difungsikan dengan baik”.

Leave a Reply

*