Alexis Ditutup, Menguak Industri Hiburan Malam di Jakarta

Ditutupnya Alexis; menyebabkan sekitar 1000 karyawannya terpaksa kehilangan pekerjaan; menganggur (foto : istimewa)

Penulis : Munir A.S

Faktual.co.id – Hotel dan griya pijit Alexis, secara resmi izin operasinya tak diperpanjang Pemprov DKI Jakarta sejak Senin (30/10/2017). Berita penutupan tempat hiburan berkelas di Jakarta itu pun menjadi bom informasi di media manstream dan lini masa. Berbagai pro dan kontra pun tumpah di ruang publik. Dus, ditutupnya Alexis; menyebabkan sekitar 1000 karyawannya terpaksa kehilangan pekerjaan; menganggur

Kehidupan malam yang dekat dengan image miring publik, kini menjadi pasar yang menjanjikan. Di Jakarta khususnya, pertumbuhan industri hiburan malam terus meningkat, di samping persaingan yang makin kompetitif antara para pebisnis jasa hiburan malam. Data Dinas Pariwisata DKI menyebutkan; ada 1.300 tempat hiburan di Jakarta. Jumlah itu dibagi menjadi beberapa varian, di antaranya diskotik, clab malam, griya pijat, Karaoke dan pub/bar.

Berdasarkan data Pemda DKI Jakarta, pekerja hiburan malam di Jakarta mencapai 670.000 orang. Jumlah pekrja hiburan malam ini terus bertambah, seturut pertumbuhan tempat hiburan malam di Jakarta yang terus menggeliat.

Meski terkategori dalam sektor informal, industri hiburan malam mampu menyerap tenaga kerja dengan pendapatan yang menggiurkan. Bahkan dari jumlah tempat hiburan malam yang ada di Jakarta, penyumbang pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar kedua setelah penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dari tempat hiburan malam, Pemprov DKI mendapatkan pemasukan hingga Rp 2,5 triliun (Data Bidang Industri Pariwisata Pemeritah Provinsi DKI 2016). Seiring pertumbuhan jasa hiburan malam di Jakarta dan peningkatan pajak tempat hiburan malam dari 10% menjadi 15%,  maka industri hiburan malam mampu memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar bagi PAD Jakarta. Bahkan berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta , dari 4.000 tempat hiburan malam di Jakarta, memberikan kontribusi pajak pada Pemprov DKI sebesar Rp.4 triliun  tiap tahun.

Di beberapa tempat hiburan malam berdasarkan hasil penelusuran Faktual.co.id, rata-rata pendapatan para pekerja di industri hiburan malam ini menggiurkan. Pendepatan mereka pun di atas UMR Jakarta. “Kami bisa dapat menghasilan sebesar Rp.7-8 juta per bulan, belum lagi bila ada pelanggan baik hati, kami bisa diberi tambahan di atas minimum tips,” demikian pengakuan Juwita (bukan nama sebenarnya) yang bekerja di salah satu tempat hiburan malam papan atas di kawasan Taman Sari Jakarta.”

Dengan pendapatan Rp.7-8 juta per bulan, para penyedia jasa hiburan malam mengantongi hasil di atas Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta ; Rp 3.355.750. Seturut perolehan hasil kerja sebagai penyedia jasa hiburan malam yang menggiurkan, pertumbuhan tempat hiburan malam di Jakarta pun makin masif.

Rata-rata para pekerja hiburan malam di Jakarta datang dari berbagai kalangan. Dari pelajar, mahasiswa, janda, korban PHK hingga anak-anak korban broken home. Persaingan dunia kerja dengan standar kompetensi yang makin ketat, membuat mereka lebih memilih bekerja di tempat hiburan malam. Di industri hiburan malam, yang dibutuhkan adalah kecantikan dan kemampuan memberikan jasa layanan yang maksimal pada pelanggan.

Selain itu, disparitas kesejahteraan di kota dan desa yang jomplang, pun menjadi salah satu faktor pemicu. Gadis-gadis desa bermodal paras cantik, terpaksa melakukan urbanisasi ke kota dan bekerja di tempat hiburan malam untuk menopang ekonomi keluarga di desa. “Mau ga mau mas, saya harus bekerja di tempat ini untuk menopang ekonomi keluarga, ayah saya cuma buru sawah, sementara adik-adik saya membutuhkan biaya makan-minum dan sekolah.” Demikian pengakuan Nancy yang sudah dua tahun bekerja di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Kota-Jakarta.

Terlepas dari segala konstruksi mindset publik terhadap industri hiburan malam dan para pekerjanya, struktur sosial yang tak adil, disparitas kesejahteraan antara si kaya dan miskin yang makin jomplang, adalah variable antara pertumbuhan pekerja industri hiburan malam di pusat kota-kota besar semisal Jakarta. Kondisi ini harus diterima sebagai suatu kodrat sosial tanpa harus mengumpatnya dan menutup mata pada sudut pandang  yang lain.

Para pekerja industri hiburan malam pun tak melulu di lihat sebagai suatu patologi sosial. Konstruksi publik perlu diluruskan, dengan suatu kemungkinan, bahwa bisa saja mereka datang dari suatu struktur sosial dan pembangunan yang tak adil. Bisa saja mereka melakukannya karena pemerintah yang tak mampu menyediakan lapangan kerja, tapi menikmati pajak triliunan rupiah dari jasa hiburan malam; semisal di Jakarta.

 

Leave a Reply

*