Bangun Monumen Pancasila Gubernur NTT Tabrak Aturan Main

Gubenur NTT; Frans Lebu Raya (Foto : istimewa)

Penulis : Hakim Manu

Faktual.co.id- Seperti gayung bersambut, penolakan Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD NTT terkait pembangunan monumen Pancasila, langsung dikait-kaitkan Gubenrnur NTT Frans Lebu Raya dengan politik Jakarta dan negara khilafah. Berdasarkan penjelasan Ketua Fraksi PAN DPRD NTT Agustinus Lobo, pembangunan monumen Garuda Pancasila itu, catat hukum; karena sebelumnya tak ada dalam dokumen induk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi NTT.

Dengan demikian, alokasi anggaran sebesar Rp.32 miliar dalam RAPBD 2018 untuk pembangunan monumen garuda Pancasila itu tak memiliki legal standing yang kuat; karena tak ada dalam RPJMD Provinsi NTT tapi dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2018. Kata Lobo “SKPD yang bersangkutan seperti dipaksa menabrak batu karang karena mengerjakan sesuatu tanpa dasar hukum.”

Sikap sarkastik Gubernur NTT; Frans Lebu Raya; mengaitkan penolakan F-PAN terhadap pembangunan monumen Pancasila dengan politik Jakarta dan negara khilafah, lebih pada tudingan politis dan sektarian. Sementara penolakan Fraksi PAN DPRD NTT terhadap pembangunan monumen garuda Pancasila; lebih pada pertimbangan dasar hukum dalam pengelolaan anggaran dan prioritas belanja daerah.

Senada dengan Ketua Fraksi PAN DPRD NTT, Ketua DPW PAN NTT, Awang Notoprawiro pun ikut bersuara. Kepada faktual.co.id, kata Awang, seharusnya gubernur NTT memahami paradigma penggunaan anggaran yang dicanangkan Presiden Jokowi tentang money follow program. Basis pemanfaatan APBD itu secara makro berada pada tiga pilar penting, yaitu pro poor, pro job dan pro environment. Tiga pilar inilah yang membingkai pemanfaatan APBD.

Lanjut Awang, pembangunan monumen Pancasila itu penting, tapi harus berdasarkan aturan main; yakni termuat dalam RPJMD provinsi NTT. Pasal 5 Ayat (3) UU No 25 Th 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan : RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Jadi kalau gubernur NTT paksa bangun tanpa ada suatu dasar hukum yang kuat dalam RPJMD, ya bisa dibilang mengkorupsi kebijakan. “Ini negara ada aturan mainnya, Rp.32 miliar untuk bangun monumen itu bukan anggaran yang sedikit; harus ada governance cultureyang baik dengan mengikuti aturan main dalam tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, pilar-pilar kebudayaan dan adat-istiadat orang NTT jauh lebih kuat dan menjadi supporting nilai bagi semangat berpancasila di NTT; dari pada bangun monumen dengan mengeruk APBD puluhan miliar rupiah. Apalagi katanya; untuk pembangunan monumen ini, juga anggaranya diperoleh dari pemotongan uang makan ASN sebesar Rp,100.000/orang. Menurut Awang, lebih baik anggaran Rp.32 miliar tersebut dimanfaatkan untuk usaha mikro dan pengembangan wirausaha pemula bagi masyarakat desa. Tegas Awang, rata-rata konflik horizontal di masyarakat itu dipicu oleh persoalan kesenjangan ekonomi. Jadi tak semua konflik sosial itu disebabkan oleh masalah-masalah ideologis.

Kata Awang, secara ekonomi, kalau mau bikin wisata kebangsaan boleh-boleh saja. Toh destinasi wisata yang sudah ada saat ini saja belum dioptimalkan oleh pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah. Penolakan Fraksi PAN terhadap pembangunan monumen Pancasila ini terkait dengan ruang anggaran daerah yang terbatas. Sebaiknya anggaran Rp.32 miliar, diprioritaskan untuk belanja produktif untuk menggairahkan perekonomian rakyat kecil. Tak ada masalah ideologis terkait rencana pembangunan monumen Pancasila. Yang disampaikan Gubernur NTT Frans Lebu Raya itu berlebihan. Pak Frans terlalu sensitif dengan persoalan Pilgub NTT 2018, jadi buat pernyataan yang bias; tak sesuai substansi permasalahan dan tak ada hubungannya dengan sikap Fraksi PAN terhadap rencana pembangunan manumen Pancasila.

 

Leave a Reply

*