Keadilan Pasokan Listrik Nasional

Keadilan Pasokan Listrik Nasional

Faktual.co.id – Kebijakan penyederhanaan golongan tarif listrik yang diwacanakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi isu yang membingungkan masyarakat sebagai konsumen.

Menjadi pertanyaan, apakah perubahan daya yang signifikan ini tidak mengakibatkan konsumen harus mengganti instalasi di dalam rumah yang berarti ada biaya yang harus ditanggung?

Bila masyarakat tidak mengganti instalasi listrik di rumahnya, maka bisa ada risiko berbahaya yang harus ditanggung. Belum lagi sertifikat layak operasi (SLO) yang harus dibayar konsumen sendiri. Meskipun belakangan; Dirjen Ketenagalistrikan menyampaikan tak ada pemungutan biaya dalam instalasi. Semuanya gratis. Tapi lagi-lagi tentu formula baru pemakaian minimal juga akan menimbulkan beban konsumen meningkat, meskipun Kementerian ESDM dan PT PLN sudah menjamin tak ada kenaikan tarif dan setiap kilowatt per jam (kWh) tetap sama.

Formula pemakaian minimal tetap akan membuat tagihan listrik konsumen meningkat setelah ada kebijakan penyederhanaan tarif diberlakukan. Berdasarkan rilis YLKI; pemakaian minimal listrik berdaya 1.300 VA adalah 88 kWh yang harus dibayar Rp129.000. Bila harus naik menjadi 5.500 VA dengan pemakaian minimal 220 kWh, maka yang harus dibayar konsumen minimal Rp320.000

Karena itu, wajar bila wacana penyederhanaan sistem tarif listrik menjadi minimal 5.500 VA membuat masyarakat kebingungan dan panik karena mereka khawatir sistem baru tersebut akan membuat tagihan listrik melambung. Yang kita khawatirkan adalah kebijakan penambahan daya listrik ini, hanya karena terjadi surplus listrik di wilayah Jawa, lantas pemerintah berdalih, ini suka rela masyarakat. Lagi-lagi, ini regulasi yang mengandung ketidak pastian dalam kebijakan listrik nasional. Anomali !

Sebelumnya, kitapun belum luput dari pertanyaan, terkait dana Uang Jaminan Langganan (UJL) yang disetorkan masyarakat dengan kWh yang telah berganti dari analog ke kWh pintar yang menggunakan pulsa. Mestinya UJL tak berlaku lagi. Pertanyaan kita dananya dikemanakan anggaran itu? Toh itu bukan anggaran yang sedikit dan tak tahu rimbanya.

Oleh karena itu, kita berharap kalau mau membuat suatu kebijakan; sosialisasikan dulu ke publik, agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kepanikan masyarakat. Ini belum juga disosialisasikan secara massif ke masyarakat tiba-tiba sudah ada produk kebijakan peningkatan daya listrik.

Kita sarankan, daripada menyederhanakan tarif listrik, sebaiknya pemerintah mempercepat rasio elektrifikasi ke seluruh pelosok daerah, terutama bagian Indonesia Timur yang saat ini masih mengalami defisit listrik. Tengoklak listrik di wilayah Timur Indonesia. Wilayah Jawa boleh surplus listrik, tapi bagaimana dengan kawasan Timur Indonesia? Bagaimana dengan keadilan dalam pasokan energy listrik nasional?

Hal berikutnya adalah, terkait kebijakan ini; yakni dengan pindah ke 1.300 VA, masyarakat tidak akan lagi menikmati subsidi listrik. Sebelumnya PLN menyatakan akan mencabut subsidinya bagi listrik dengan daya di atas 1.300 VA.

Pertanyaan palik pokok adalah, mengapa pemerintah tak langsung saja memutuskan penghapusan subsidi listrik? Kenapa terkesan mutar dan jlimet? Idealnya perlu ada regulasi yang pasti soal penghapusan subsidi, ini agar tak salah sasaran. Seharusnya pemerintah dan PLN sebagai operator listrik nasional, meneliti di setiap rumah, apakah pemohon layak mendapat subsidi. Bukan sebaliknya setelah terjadi kebocoran barulah mengoreksi kebijakan.

Penulis : Hakim Manu

 

Leave a Reply

*