Korupsi Menggerogoti Desa

Korupsi Menggerogoti Desa

Penulis : Munir A.S

Faktual.co.id- Saya teringat desa Hua Xi di Provinsi-Jiang Shu-Cina. Desa yang dulunya melarat, kemudian bangkit dan maju menjadi desa terkaya di dunia. Dulunya desa Hua Xi hanya 380 keluarga, 1520 orang, dan sangat terbelakang.  Desa paling melarat di provinsi Jiang Shu.

Dibawa pimpinan sekretaris Partai, Wu Renbao akhirnya sekarang menjadi satu desa termaju diseluruh Tiongkok, dengan penduduk lebih dari 30 ribu dan areal lebih dari 30 Km. Berhasil menggabungkan 16 desa disekitarnya, setiap keluarga tidak hanya mempunyai rumah berbentuk vila 400- 600 m², tapi juga ada mobil sedan bahkan ada yang sampai tiga (Baca : desa terkaya di dunia) .

Sebagaimana yang dirilis Theguardian (Huaxi: the village that towers above China), di tahun 2005, Desa Hua Xi berhasil mencapai penjualan produksi senilai lebih 30 milyar Yuan. Mereka membangun Pagoda, tugu-emas, danau, taman-internasional dan taman Petani, bahkan membangun proyek tamasya dengan 80 pemandangan alam yang indah. Selama ini telah melayani tamu-tamu dari lebih 120 negara dan daerah. Setiap tahunnya bisa menerima 1 juta orang yang ingin melihat keberhasilan desa Hua Xi.

Dengan sumber dana yang tersedia, baik dari subsidi pemerintah provinsi maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMD), yang dibangun adalah sektor-sektor ekonomi yang potentially bersinggungan dengan sumber daya di desa. Dari sinilah, desa Hua Xi, berhasil menekan tingkat kemiskinan desa dengan menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pertanian, peternakan dan sektor jasa. Dalam kurun waktu yang tak begitu lama, desa Hua Xi, bangkit meninggalkan ketertinggalan menjadi desa paling kaya di dunia.

Kalau di desa Hua Xi, mereka mengintegrasikan 16 desa menjadi satu, lalu membangun sektor-sektor ekonomi desa, sebaliknya di Indonesia, ketika lahirnya UU Desa, dan dana transfer desa sekitar Rp.1 miliar per desa, membuat pemekaran desa ramai tak karuan.

Yang membuat Badan Anggaran DPR-RI dan Menteri Keuangan was-was waktu itu adalah, logika pemekaran desa; semata-mata ingin menyedot dana desa. Bukan mendekatkan pelayanan pada masyarakat desa. Dus; salah satu hal dasar dalam pemekaran ataupun otonomisasi desa adalah mendekatkan pelayanan.

Seturut pemekaran desa yang marak, persoalan turunan yang menganga lebar adalah, tingkat keparahan kemiskinan dan kedalaman kemiskinan yang makin melebar di desa. BPS (2016) mencatat, untuk wilayah perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 2,40 menjadi 2,74 dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,67 menjadi 0,79. Dus, disaat yang sama, dana desa yang meningkat Rp.60 triliun dari tahun sebelumnya, belum mampu mengakselerasi faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan kesejahteraan desa. Seturut itu, berdasarkan data ICW, grafik korupsi di desa, pun meningkat.

Dana desa sudah masuk di peringkat ketiga dengan 62 kasus dan kerugian Rp18 miliar. Pertanyaan pokoknya, kemanakah dana korupsi itu mengalir? Siapa saja oknum-oknum yang patut diduga; menikmati aliran dana desa yang diselewengkan itu? Hingga saat ini, aduan korupsi yang sudah masuk di meja KPK adalah berjumlah 932 kasus. Kalau dipikir-pikir, grafik peningkatan dana desa setiap tahun anggaran dalam APBN; itu linier dengan grafik korupsi dana desa. Hal ihwal potensi korupsi dana desa itulah, menyebabkan badan anggaran DPR-RI, dalam rapat pembahasan APBN 2018, menggencet habis usulan tambahan dana desa Rp.103 triliun dan disetujui cuma Rp.60 triliun, mengingat penyelewengan dana desa yang marak.

Seturut korupsi dana desa yang menggurita, peruntukan dana pun menjadi soal besar. Hal ini terjadi masif. Ada nada sarkastik yang menyembul; bahwa dana desa hanya digunakan untuk membangun gorong-gorong dan jalan setapak. Belajar dari keberhasilan desa Hua Xi, maka sejatinya, dana desa, idealnya menjadi stimulan untuk mendorong pengelolaan sumber daya ekonomi desa yang tersedia. Infrastruktur dasar desa yang dibangun, harus berdampak nyata terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi desa.

Jadi, infrastruktur desa yang dibangun; secara matematis; memiliki hitungan real terhadap grafik pertumbuhan ekonomi desa. Sejatinya, APBD desa yang dibuat, harus menggunakan prinsip “money follow program.” Dengan demikian, dana desa, menjadi faktor penting dalam mengakses sumber-sumber pergerakan ekonomi desa.

Hipotesanya adalah; setiap 1% peningkatan pembangunan infrastruktur desa; berdampak pada sekian persen pertumbuhan ekonomi desa; berikut pertumbuhan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian; kesenjangan kesejahteran desa dan kota semakin mengalami penyempitan. Wal hasil, slogan desa mengepung kota, tak cuma menjadi slogan bodong, tapi sejatinya terealisir. Desalah yang menjadi landas pijak pergerakan ekonomi kota. Wallahu’alam

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

*