Petani Lembata Keluhkan Kelangkaan Pupuk

Anggota DPR-RI Komisi IV, Ahmad Yohan bersama kelompok tani Waikomo-Lembata (Foto : @RedF)

Faktual.co.id – Petani Waikomo-Lembata Nusa Tenggara Timur keluhkan kelangkaan pupuk dimusim tanam. Mestinya, setok pupuk dapat memenuhi kebutuhan tiga kali tanam dalam setahun, namun hingga akhir Februari 2018, tak ada pupuk yang tersedia di Lembata. Hal ini disampaikan Apollo, selaku ketua kelompok tani Waikomo pada anggota DPR RI, Ahmad Yohan, saat melakukan kunjungan reses di kabupaten Lembata, Rabu, (28/2/2018).

Dalam pertemuan para kelompok tani Waikomo dengan Yohan, Apollo sampaikan, “pupuk subsidi yang mestinya kami nikmati, namun karena tak ada gudang penyetokan, maka tersediaan pupuk bagi petani pun sangat terbatas. Kata Apollo, “Sekarang ini pupuk tidak ada di Lembata pak. kami sangat sulit mendapatkannya.”

Kerana masalah kelangkaan, maka selama ini kelompok tani di Waikomo menginginkan agar pengadaan pupuk dilakukan sendiri oleh mereka. Namun oleh regulasi pemda Lembata, pengadaan pupuk untuk petani ditunjuk pemda hanya kepada orang-prang tertentu di sekitar bupati Lembata; Yantji Sanur. Menurutnya, penyuplay lain sulit masuk ke Lembata. Sulit dapat izin usaha. Dampkanya, ketika terjadi kelangkaan pupuk, petani beli pupuk subsidi ke suplayer dengan harga yang sangat mahal.

Dalam pertemua dengan Yohan, para petani mengeluh, “untuk Lembata ini hanya tiga orang pak yang ditunjuk menjadi suplyer pupuk, yaitu baba Hoak, Obie dan Yerada. Hanya tiga orang ini yang ditunjuk sebagai suplayer pupuk di seluruh Lembata.” Berdasarkan keterangan para petani, sebelumnya, salah satu diantara penyuplay pupuk ini ketua DPRD Lembata periode 2014-2019. Meskipun ketua DPRD belakangan tak lagi menjadi suplayer, namun distribusi pupuk subsidi masih tetap dikendali orang-orang di sekitar bupati.

Menanggapi masalah tersebut, anggota komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan katakan, hal ini menjadi konsen dia di komisi IV nanti saat masa sidang IV. “Kenapa pupuk subsidi yang mestinya diperuntukkan bagi petani, tapi justru dieskploitasi oleh orang-orang yang ada di sekitar bupati untuk ambil untung? Ini akan menjadi konsen saya, akan saya sampaikan ke menteri pertanian, agar mafia pupuk di Lembata ini tidak lagi mengorbankan petani kecil,” demikian tegasnya.

Lanjut Apollo, saat ini petani butuh pupuk, tapi di lapangan tidak ada pupuk yang tersedia. “Kosong pak, karena tidak ada gudang. Saat ini kami delapan kelompok tani di Waikomo, sedang berusaha membangun gudang milik kelompok tani sendiri untuk menyetok pupuk untuk kebutuhan para petani. Namun kendala yang akan dihadapi adalah biaya pembangunan gudang dan izin sebagai suplayer dari pemda.” Menanggapi keluhan para petani ini, Yohan bersedia memfasilitasi petani untuk penyediaan gudang dan izin. “Nanti kalau sudah mau bangun gudang, kabari saya pak, insyaallah saya akan bantu bapak-bapak.”

Para kelompok tani ini juga curhat, untuk kebutuhan pupuk bagi setiap kelompok tani adalah kurang/lebih 4 ton untuk tiga kali tanam dalam setahun. Jadi kalau dikali 8 kelompok, maka petani di Lembata membutuhkan pupuk dalam satu periode tanam sebanyak 96 ton. Sementara saat ini, tempat yang dipakai untuk menyetok pupuk hanya mampu menampung 3 ton. Artinya, petani masih defisit pupuk sekitar 93 ton, dan itu dibeli dengan harga yang sangat mahal atau di luar harga subsidi.

Karena penyetokan pupuk subsidi yang terbatas itulah, harga pupuk yang dijual ke petani sangat mahal. “Kalau harga dasarnya itu Rp.110 ribu/karung, namun saat terjadi kelangkaan pupuk pak, kami biasa beli pupuk di luar harga subsidi. Sangat mahal. Kadang kami beli Rp.200-400 ribu. Dan patokan harga jual pupuk Rp.200-300 ini sering dialami petani lahan kering,” demikian pungkas Apollo.

Penulis : Ilias

Editor : Munir Sara

Leave a Reply

*