Pasang Surut “Mencintai Ulama”

Penulis : Farhan Syuhada (staf pengajar di FISIPOL Universitas Muhammadiyah Kupang)

Sejarah perjalanan sebuah bangsa bernama Indonesia tidak pernah bisa dilepaskan dari keberadaan ulama. Para ulama memiliki peran strategis dalam mendorong kesadaran anak bangsa untuk berjuang mengusir bangsa-bangsa asing yang menjajah bumi Nusantara. Terkadang ulama langsung tampil di depan memimpin pertempuran.

Terkadang juga ulama berada di tengah barisan demi menggelorakan semangat para pejuang. Namun terkadang posisi di belakang barisan menjadi posisi terbaik bagi ulama untuk tetap mengawasi gerak laju para pejuang agar pantang mundur melawan kezaliman para penjajah.

Memasuki era kemerdekaan, reposisi peran ulama dalam dinamika kehidupan bangsa juga menjadi dinamis. Ulama pada masa pemerintahan Presiden Soekarno menjadi cerminan akan dinamika itu. Para ulama tidak sedikit yang direkrut oleh Soekarno untuk mengisi jabatan kenegaraan.

Akan tetapi dalam babak akhir kekuasaannya tidak sedikit pula para ulama yang ditangkap dan dipenjarakan hanya karena berbeda pandangan dalam hal mengurus negara yang baru seumur jagung.

Era Orde Baru hingga era reformasi juga setali tiga uang dengan masa sebelumnya. Bahkan di awal reformasi inilah tepatnya tahun 1999 akhirnya seorang ulama terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Sungguh menarik sebenarnya bila ingin mencermati beraneka kiprah yang ditampilkan oleh para ulama di panggung politik nasional. Mulai dari menjadi figur penentu arah biduk bangsa berlayar, hingga hanya sekedar menjadi tukang stempel untuk melegitimasi kebijakan para penguasa.

Figur ulama hari ini kembali hangat diperbincangkan setelah Presiden Joko Widodo alias Jokowi memutuskan untuk menggandeng KH. Ma’ruf Amien menjadi calon wakil presiden pada perhelatan pemilihan presiden tahun 2019. Menjadi hangat karena sosok sang kyai yang adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Publik paham betul betapa MUI dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung berseberangan sikap dan pandangan politik dengan barisan kelompok pendukung Jokowi.

Kasus Ahok merupakan titik kritis di mana MUI di satu sisi memfatwa sang Gubernur DKI Jakarta saat itu telah menista Agama Islam, di sisi yang lain para pembela Ahok yang merupakan pendukung Jokowi membela mati-matian sembari mencaci para ulama termasuk sang Ketua Umum MUI.

Salah satu kisah menggelikan ialah seperti yang dialami politisi Partai Golkar bernama Nusron Wahid. Penulis pernah menyaksikan secara langsung Nusron dengan kapasitas sebagai anggota Komisi XI DPR RI begitu sangat lantang membela ulama. Sekira bulan September 2014, Komisi XI DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan para nasabah korban penipuan investasi emas.

Perusahaan yang diduga telah melakukan penipuan ini ternyata menggandeng KH. Ma’ruf Amien menjadi salah satu komisaris dari salah satu anak perusahaannya. Dalam RDP tersebut beberapa pihak dihadirkan untuk menjernihkan persoalan, termasuk sang kyai. Ketika Kyai Ma’ruf dipersilahkan bicara, para nasabah di ruang rapat dan terutama di balkon berteriak mencemooh beliau.

Beberapa kali pembicaraan beliau terhenti hanya karena siulan dan teriakan mereka yang terkesan menghina sang ulama. Melihat kondisi yang tidak menguntungkan sang kyai ini akhirnya Nusron Wahid yang hadir dari Fraksi Partai Golkar menginterupsi rapat dengan berteriak sambil memukul meja. Dengan lantangnya Nusron berkata: “Pimpinan, demi Allah, saya tidak rela ulama dihina seperti ini”. Nusron kemudian mencecar balik para nasabah yang dianggap berwatak pengecut yang ingin kaya mendadak tanpa harus bekerja keras.

Berselang dua tahun kemudian tepatnya di akhir tahun 2016, Nusron dan Kyai Ma’ruf kembali bersua dengan posisi yang berbeda. Kyai Ma’ruf memfatwa Ahok menista ayat suci Alqur’an pada satu sisi, sedangkan Nusron Wahid di sisi yang lain membela mati-matian Ahok yang kemudian oleh pengadilan divonis sebagai penista agama. Acapkali kedua figur ini menjadi bulan-bulanan lelucon oleh para pendukung ataupun penyerang Ahok. Gambar-gambar negatif berseliweran di media sosial yang turut memuat wajah Kyai Ma’ruf dan juga Nusron yang berseberangan posisi.

Kini tepatnya dua tahun berselang, kedua figur ini kembali bertemu dalam momentum Pemilihan Presiden. Akan tetapi kali ini keduanya tidak lagi berseberangan, melainkan berada dalam satu barisan. Nusron Wahid bersama Partai Golkar telah memutuskan untuk mengusung Kyai Ma’ruf Amien sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi.

Keputusan Jokowi menggandeng Kyai Ma’ruf tentunya melahirkan cemoohan dari pihak pendukung Prabowo. Sebagaimana di tahun 2014, Nusron kini berada dalam barisan terdepan untuk membela sang kyai. Yang pasti bahwa kali ini Nusron juga tidak tega jika melihat sang ulama kembali dihina seperti peristiwa empat tahun lalu.

Demikianlah cuplikan kisah betapa dinamisnya posisi ulama di pentas politik nasional. Ulama yang sejatinya harus dimuliakan, bisa berubah menjadi orang yang dihinakan. Ulama terkadang diserang habis-habisan, namun pada akhirnya ulama juga dibela mati-matian. Ulama dulunya dikawal oleh para pendekar atau jawara, kini sering dijumpai justeru para ulamalah yang harus mengawal para pendekar atau jawara.

Kisah di atas sesungguhnya menegaskan bahwa hukum alami dari politik juga berlaku bagi para ulama. Bahwa tidak ada yang abadi dalam urusan politik. Keabadian politik hanya berada pada kepentingan semata. Ketika para ulama sejalan dengan kepentingan politik suatu kelompok, maka kelompok tersebut akan membela sang ulama. Namun jika para ulama berbeda kepentingan, maka bersiap-siaplah untuk diserang dengan berbagai cara dan dihina dari arah yang tidak ia perkirakan.

*) Penulis adalah staf pengajar di FISIPOL Universitas Muhammadiyah Kupang

Leave a Reply

*