Lofi, Pemekaran Cianjur Selatan Adalah Soal Ketimpangan Pembangunan

Caleg DPRD Provinsi Jabar asal PAN Dapil Cianjur; Achmad Qayyimel Alofi dalam salah satu kegiatan di dapil (Foto : Hk-H)

Faktual.co.id– Kepada Faktual.co.id, dalam keterangan persnya melalu pesan Whatsapp, Caleg DPRD Provinsi Jabar asal PAN Dapil Cianjur; Achmad Qayyimel Alofi mengatakan, sejauh ini, aspirasi masyarakat Cianjur Selatan untuk memekarkan diri cukup masif. Demikian terang Lofi usai turba di Sindang Barang, Cianjur Selatan, Rabu (3/Okt/2018).

Menurut Lofi, esensi pemekaran daerah adalah mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Mendekatkan sentra-sentra layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan sumber-sumber ekonomi pada masyarakat. Sejauh ini, masyarakat Cianjur Selatan punya problem soal aksesibilitas terhadap sumber-sumber ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Terlebih-lebih keluhan warga soal infrastruktur jalan yang buruk dan soal jaringan listrik yang belum benar-benar dinikmati warga.

Lofi yang juga Ketua DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), mengatakan, “semangat UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan, adalah memberikan tata keseimbangan pembangunan pusat dan daerah. Jadi, mengikis ketimpangan pembangunan dan kesenjangan antar daerah adalah substansi dari pemekaran daerah. Core point-nya ada pada mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Membuka keterisolasian daerah agar bisa mengakses sumber-sumber kesejahteraan melalui pembangunan”

Menurutnya, desakan pemekaran daerah Cianjur Selatan ini pure aspirasi akar rumput. Merekalah terdampak dari ketimpangan pembangunan. Kesulitan mengakses sentra-sentra layanan publik adalah menjadi keluhan mendasar dan masif warga Cianjur Selatan saat ia berada di dapil.

“Sebagai Caleg, tentu hal ini menjadi entry point buat saya. Ini juga persoalan kemanusiaan. Kan pembangunan itu harus berkeadilan. Jangan sampai kesejahteraan itu hanya bertumpuk-tumpuk di kawasan tertentu saja, sementara di tempat lain warga masyarakat tidak merasakan dampak pembangunan. Oleh karena itu, aspirasi soal pemekaran Cianjur Selatan ini, adalah soal distribusi kue pembangunan yang lebih adil melalui instrumen desentralisasi.”

Menurut Lofi, sejauh ini persoalan pemekaran daerah masih terlunta-lunta karena dalam proses moratorium Kementerian Dalam Negeri. “Tentu pertimbangannya adalah soal kapasitas fiskal APBN. Sejauh ini, porsi dana transfer daerah adalah; hampir setengah dari APBN. Pada APBN 2019 misalnya, dana transfer daerah ini naik 9 persen dari sebelumnya, atau menjadi Rp.832,3 triliun. Ini anggaran cukup besar.

Dengan ruang fiskal yang super ketat seperti saat ini, rasa-rasanya pencabutan moratorium pemekaran daerah agak berat bagi pemerintah pusat. Tapi desakan daerah-daerah untuk memekarkan diri juga sulit dibendung, salah satunya di daerah pemilihan saya; Cianjur Selatan. Kan kalau pemekaran daerah itu ada kewajiban negara terhadap perimbangan keuangan; ada alokasi DAU/DAK/DBH. Jadi pertimbangan kapasitas fiskal dalam APBN adalah salah satu problem mendasar untuk mencabut moratorium pemekaran daerah. Selain itu, pemerintah juga sedang menata daerah-daerah otonomi yang masih amburadul.

“Tapi ini adalah aspirasi warga yang menjadi konsen saya, bila kelak ditakdirkan Allah sebagai anggota DPRD Jawa Barat mewakili masyarakat Cianjur. Kan aspirasi ini bisa kita sinergikan dengan fraksi PAN DPR RI, khususnya di komisi-komisi yang punya konsen di kebijakan pemekaran daerah,” demikian pungkas Lofi (Hk-H)

Leave a Reply

*