Pemerintah Jangan Ganggu Natal Dengan Operasi Militer di Nduga Papua

Thomas Warijo, Tokoh Muda Papua, Ketua DPP BM PAN (foto Red/F)

Faktual.co.id – Ketua DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), Thomas Wirijo, dalam siaran pers mengatakan, lebih baik pemerintah pusat fokus pada penyelesaian pelanggaran HAM yang belum diselesaikan di Tanah Papua.

Menurutnya, penuntasan pelanggaran HAM di Papua adalah penyebab utama yang membuat Papua terus bergejolak. “Pemerintah harus jeli melihat masalah Papua. Justru kebijakan operasi militer akan membuat Papua makin membara,” demikian tegasnya.

Lanjut Tomas, presiden perlu melakukan langkah kongkrit tentang hak hidup dan hak politik dan kesejateraan orang Papua yang tepat sasaran secara menyeluruh. Sehingga persoalan Papua dapat menemukan titik temunya. Bukan hanya sebatas janji – janji politik untuk menghibur hati orang papua setelah itu kabur semua.

Persoalan Papua tidak bisa dilihat dari kasus Nduga, tetapi harus dilihat secara menyeluruh terhadap seluruh rakyat dan penduduk di dua provinsi yang ada Tanah Papua yaitu Papua dan Papua Barat

Terkait informasi adanya operasi besar yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, itu adalah kebijakan seorang kepala negara yang memperkeruh situasi keamanan di Papua menjelang perayaan hari raya natal di bulan Desember 2018 dan juga akan mengorbankan rakyat kecil yang tidak berdaya di pedalaman Papua.

Jangan bikin masyarakat semua tinggalkan kampung dan gereja dn pergi masuk hutan berlindung di hutan rimba karena takut dengan tentara dengan adanya operasi militer.

Oleh sebap itu, pemerintah pusat harusnya melakukan pendekatan kemanusiaan dengan berbagai tokoh, elemen masyarakat, agama dan pemerintah daerah di tanah Papua agar bisa mengakhiri konflik di Papua.

“Stop sudah, pemerintah pusat jangan lagi menambah penderitaan dan korban terhadap rakyat Papua dengan operasi militer,” demikian pungkas Thomas (M/S)

Leave a Reply

*