Ketidakpastian Global, Indonesia Keropos?

Economic Policy Uncertainty Index 2019

Faktual.co.id-Apa yang dibilang ekonom Morgan Stanley tentang negara dengan ekonomi fragile five sudah nyaris keropos dan sebentar lagi mengalami resesi. Negara-negara yang dia sebut fragile five dapat dilihat dari beberapa hal. Diantaranya, saldo neraca berjalan, rasio cadangan devisa terhadap utang luar negeri, kepemilikan asing pada obligasi pemerintah, utang dolar AS, inflasi, dan perbedaan kurs riil.

Kalau indikator ini lampu kuning atau merah semua, maka bukan lagi fragile, tapi memang sudah rontok ekonominya. Negara yang dimaksud fragile five oleh Morgan Stanley adalah negara-negara emerging market seperti Colombia, Indonesia, Mexico, South Africa, and Turkey. Tapi apa yang diomong Morgan Stanley ini telat. Jerman sebagai negara maju juga sudah fragile. Mungkin sebentar lagi kawasan UE juga mengalami pengeroposan karena Global Economic Uncertainty dan dampak Brexit.

Memang benar yang sering disebut-sebut adanya global uncertainty atau ketidakpastian global. Kalau kita buka situs index of Global Economic Policy Uncertainty (GEPU), maka disitu kita bisa lihat, bahwa index of Global Economic Policy Uncertainty meningkat di level 24, dari 257 pada Juni 2019 menjadi 280 pada Juli 2019. Atau ada peningkatan levelitas global economic uncertainty sebesar 8,4% pada Juli 2019 (MoM/ Month over Month).

Kondisi ini, bisa kita lihat dari GDP/PDB riil negara-negara yang mengalami kontraksi. Tidak cuma emerging market, tapi juga negara-negara maju. Jerman misalnya, PDB mengalami kontraksi hebat. pertumbuhan ekonomi bekas negara Nazi ini dipangkas menjadi hanya 0,5% pada tahun ini, jauh dibandingkan proyeksi 1,1%.

Pada kuartal pertama 2019, ekonomi Jerman tumbuh 2,8%. Namun di kuartal kedua, ekonomi Jerman hanya tumbuh 2,1%.Tentu tidak cuma aspek PDB, tapi juga manufacturing index, employment sector, inflasi dan berbagai indikator resesi, yang secara overall menggambarkan Jerman sedang di tepi jurang krisis.

Agar dimaklumi, bahwa akibat Global uncertainty itu, maka permintaan global terhada komoditas ekspor pun ikut menurun. Dus ekspor sebagai komponen pendapatan riil (devisa negara), ikut mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) berikut berdampak pada depresiasi nilai tukar. Secara teori memang begitu, nilai tukar membutuhkan supply devisa (US$), dan salah satu sumber primernya adalah ekspor.

Bila kita mengalami kondisi penurunan performa ekonomi sebagaimana dimaksud, otomatis, kondisi ini akan menggerus PDB. Secara terorinya memang begitu, karena PDB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu dengan perhitungan konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor – impor)

Kalau kita ikuti perkembangannya dari waktu ke waktu, maka global uncertainty ini sudah punya efek getar ke negara-negara seperti Argentina, Afsel, Turki, termasuk negara maju seperti Jerman. Turki misalnya, sudah di tubir resesi. Beberapa media melansir begitu. PDP riil bekas kerajaan Ottoman itu dua tahun berturut negatif.

Memang begitu teorinya, bahwa bila DPB riil atas harga konstan sudah negatif dua tahun berturut-turut, maka negara itu sudah di mulut resesi. Pada 2019 pertumbuhan ekonomi Turki terkoreksi 2,1%. Tahun lalu, terkoreksi 2,5%. Begitupun India, PDB nya pada kuartal II 2019 berada di level 5%, dari 8% di kuartal II 2018. Begitupun Argentina dan Afsel.

Indikator-indikator seperti pertumbuhan DPB terkoreksi, defisit neraca dagang, pertumbuhan manufaktur yang negatif, inflasi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja yang rendah hingga merosot terus menerus, adalah gejala, bahwa sebentar lagi negara tersebut di tubir resesi. Kalau tak dimitigasi, dengan menjaga fundamental ekonomi, maka tidak mustahil; sebagai negara yang bergantung dengan investasi asing, Indonesia bisa bernasib seperti Turki, India dan Argentina.

***

Mari kita lihat apa yang dibilang Morgan Stanley tentang Fragile Five. Menurut ekonom asal Amerika ini, negara rapuh itu diukur dari saldo neraca berjalan, rasio cadangan devisa terhadap utang luar negeri, kepemilikan asing pada obligasi pemerintah, utang dolar AS, inflasi, dan perbedaan kurs riil. Lantas bagimana dengan Indonesia?

Dari sisi PDB, Indonesia pada kuartal II/2019 tumbuh terkoreksi 0,05% atau cuma dapat tumbuh 5,05 persen, bila dibanding pertumbuhan PDB kuartal I/2019 sebesar 5,1 persen (secara tahunan). Memang koreksi terhadap pertumbuhan PDB terbilang kecil, karena kebijakan menarik hutang yang cukup ekstrem, ikut membant pertumbuhan dari sisi pembangunan infrastruktur.

Sementara dari sisi perdagangan, saat ini, ekspor Indonesia, tak mampu menahan laju defisit transaksi berjalan. pada kuartal I-2019 NPI membukukan surplus US$ 2,42 miliar, pada kuartal II-2019 menjadi berbalik 180 derajat. NPI membukukan defisit US$ 1,98 miliar (Sumber : riset CNBC).

Pada kuartal II-2019, BI mencatat bahwa defisit transaksi berjalan/current account deficit (CAD) menembus level 3% dari PDB. Padahal sebelumnya, kuartal I-2019, CAD hanya berada di level 2,6%. Secara nominal, CAD pada kuartal II-2019 adalah senilai US$ 8,44 miliar.

Defisit corrent account pada kuartal II-2019 juga lebih dalam ketimbang pada periode yang sama tahun lalu (kuartal-II 2018) yang sebesar 3,01% dari PDB. Jika kita usut, CAD pada kuartal II-2019 ini mencatat kinerja terburuk sejak 2014.

Lalu bagimana dengan cadangan devisa? BI mencatat, cadangan devisa per Agustus 2019 mengalami peningkatan sebesar US$ 126,4, atau meningkat atau meningkat US$ 1,5 milair. Berdasarkan hitung-hitungan BI, maka dengan posisi cadev yang demikian, maka bisa membiayai impor dan utang luar negeri selama 7,4 bulan.

Namun dengan posisi CAD yang terus tercatat negatif, berikut rasio utang LN yang terus meningkat, maka bukan tidak mungkin, cadev akan terus tergerus. Sementara sumber cadev seperti ekspor dan capital inflow mengalami penurunan akibat kontraksi global atau global uncertainty. Oleh karena itu, kelebihan likuiditas dalam negeri, harus dimanfaatkan, pada sektor penting dan produktif; yang dapat menopang ekonomi dan moneter dari global uncertainty.

Sementara apa yang disebut Morgan Stanley tentang kepemilikan asing dalam obligasi pemerintah, ini perlu dikhawatirkan. Karena Indonesia termasuk salah satu negara yang punya risiko ini. Kepemilikan asing terhadap obligasi pemerintah cukup besar.

Saat ini, kepemilikan asing terhadap obligasi pelat merah menembus level psikologis Rp 1.000 triliun, atau tepatnya Rp 1.000,39 triliun. Data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu (DJPPR) merilis, kepemilikan tersebut kembali menembus rekor tertinggi yang sebelumnya dibukukan Rp 991,07 triliun pada 2 Juli.

Jumlah ini diperkirakan terus meningkat bila pemerintah akan terus menarik hutang baru. Dalam postur RAPBN 2020, pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pembiayaan anggaran sebesar Rp.307,2 triliun. Dan kebijakan ini ditembuh untuk pembiayaan utang alias gali lobang tutup lobang. Catatannya adalah struktur dari obligasi pemerintah ini perlu dijaga agar lebih secure dari sisi tenor dan kepemilikan.

Memang utang ini bukan barang haram, tapi rasionya tetap dijaga sesuai UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, yakni di bawah 3% dari PDB atau tetap dalam threshold yang aman; di bawah 60% dari PDB. Selain utang tersebut, dapat diserap dengan baik pada program-program produktif untuk mendorong sektor riil, peningkatan daya beli, penurunan kemiskinan serta mendorong tumbuhnya sektor usaha baru berbasis rakyat kecil.

Tak ada orang yang ingin Indonesia ini keropos sebagaimana wanti-wanti dari pada Morgan Stanley. Cuma sebagai entitas dari pada bangsa ini, kita perlu risau. Jangan terlalu kepedean dengan pemberian rating oleh lembaga-lembaga asing.

Mereka puji-puji investment grade atau kelayakan investasi kita bagus (+BBB) agar terus ngutang, tapi macam mana? Relokasi 33 proyek menghindari trade war semua ke Vietnam, Malaysia dan Singapura. Yang kita perlukan adalah mitigasi, bukan berarti proteksi, tapi memperketat aspek-aspek yang dikira-kira getas, rentan dan berisiko akibat global economic contraction, dari sisi fiskal dan moneter. Pun melakukan derivasi ekonomi, khususnya sektor energi dan pangan. Kalau semua aspek fundamental ekonomi termitigasi, kita bisa terhindar sebagai negara keropos seperti yang dibilang Morgan Stanley– fragile five. Semoga

By Munir (Pegiat Jurnalisme warga)

 

Leave a Reply

*