KABIDKUM Polda Metro, Penistaan Agama Jutaan Orang Dikorbankan

KABIDKUM Polda Metro, Penistaan Agama Jutaan Orang Dikorbankan

Faktual.co.id –  Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tentang Surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya di Kepulauan Seribu, menuai berbagai keritikan. Berbagai organisasi kemasyarakatan telah melakukan reaksi, terhadap sang Gubernur yang dianggap telah melakukan perbuatan penistaan agama. Menindaklanjuti kasus yang sementara ditangani pihak kepolisian tersebut, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) melakukan serial diskusi dengan tema Akankah  Masyarakat Main Hakim Sendiri? “Mengupas Kasus Dugaan Penistaan Agama” yang berlangsung di Sekertariat PB HMI jalan Sultan Agung No 25 pada Selasa (25/10/2016). Hadir sebagai narasumber pada diskusi tersebut adalah perwakilan dari Pangdam Jaya, Polda Metro Jaya, MUI dan Praktisi Hukum.

Kombes Pol Agus Rohmat S.IK, M.Hum dalam penyampaian materinya  bahwa, dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok polri adalah Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakan Hukum dan Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat. Oleh karena itu,terkait dugaan  kasus penistaan agama yang telah di lakukan Ahok telah dilaporkan beberapa orang ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri dan sementara dalam proses. Sesuai kebijakan pimpinan, semua laporan akan dijadikan satu dan ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri.

Lebih lanjut Kombes Pol Agus Rohmat yang juga menjabat sebagai KABIDKUM Polda Metro Jaya, menyampikan, sejauh ini kasus penistaan agama tersebut, masih dalam penyidikan tim penyidik Mabes Polri. Tentu dalam penyidikan tersebut akan dimintai keterangan sesejumlah saksi serta para ahli baik itu ahli bahasa maupun ahli agama. Perlu diketahui, kasus tersebut akan terus ditangani oleh pihak kepolisian, karena polisi adalah Abdi Masyarakat bukan Abdi Penguasa. Kami juga sebagai petugas kepolisian sangat mengharapkan adanya pengawasan langsung dari masyarakat misalnya, kasus dugaan penistaan agama oleh Pak Ahok ternyata terbukti tentunya, penyidik wajib  menyerahkan kepada penuntut umum, kemudian dilanjutkan ke pengadilan dan adanya keputusan hakim,begitupun sebaliknya apabila ternyata kasus tersebut tidak terbukti.

Oleh karena itu, diharapkan masyarakat secara langsung dapat mengawasinya sehingga tidak terjadi main hakim sendiri dengan menggunakan kekuatan massa maupun opini untuk melakukan sesuatu. Pada bagian akhir pemaparan materinya Kombes Pol Agus Rohmat mengajak kepada seluruh masyarakat termasuk HMI, agar bersama pihak kepolisian menjaga situasi kemanan dan ketertiban di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Idonesia.

Pada kesempatan yang sama Irjen (Pur) Pol. Anton Tabah di tengah-tengah peserta diskusi, memaparkan materinya bahwa berbgai kasus penistaan agama sudah sering terjadi baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain, satu dianataranya adalah kasus yang menimpa  Arswendo Atmowiloto lewat sebuah survey kontroversialnya di Tabloid Monitor yang dipimpinnya, adapun hasil surveinya pada tanggal 15 Oktober 1990 tersebut adalah menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh kesebelas yang paling di idolakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan berada dibawah dirinya (Arsewndo Atmawiloto). Oleh karena itu lanjut Irjen (Pur) Pol.

Anton Tabah yang juga sebagai Anggota Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI sebagai payung Umat, tentu juga punya tanggungjawab dalam menyikapi persoalan yang menimpa Ahok. Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh MUI buah dari desakan berbagai elemen, karena bagi elemen-elemen yang telah melaporkan kasus tersebut harus ada penyertaan pernyataan sikap oleh MUI, sehingga lewat rapat dan kajian yang dilakukan, akhirnya MUI mengeluarkan pernyataan sikap tersebut.

Buah dari pernyataan sikap yang dikeluarkan MUI tersebut, mendapat berbagai tanggapan dari berbagai pihak, satu diantaranya adalah MUI telah berpolitik, padahal tegas Anton bahwa MUI tidak berpolitik  bahkan Ahoklah yang mencoba merambah ranah agama,bukan MUI yang telah berpolitik. Kalau penegakan hukum itu berjalan dengan baik, maka saya yakin (Anton.red) tidak akan terjadi chaos, buktinya pada saat demo yang dilakukan kemarin berjalan dengan aman dan tertib.

Ada dalam UU No 10 tahun  2016 tentang pilkada telah dijelaskan secara rinci, maka sebetulnya tidak ada istilah klarifikasi dalam hukum ke polisi, kalupun Ahok mau melakukan klarifikasi seharusnya ke KPUD, bukan ke Mabes Polri, karena yang ada cuman pro justitia dan non pro justitia atau restorative justice yaitu berapa pihak di temukan untuk mendamaikan. Dalam ilmu kepolisian itu ada istilah crime index yang khusus, memprioritaskan kasus-kasus yang memiliki tingkat drajat keresahan masyarakat yang sangat tinggi seperti kasus pencurian, pembunuhan, penculikan dan lain-lain. Sedangkan penistaan agama itu ada jutaan orang yang dikorbankan, perasaanya sangat tinggi lagi apalagi di Indonesia. Tutup Irjen (Pur) Pol. Anton Tabah yang juga Anggota Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI.(B-A)

Leave a Reply

*