Menggahar Netralitas Polri

Menggahar Netralitas Polri

Faktual.co.id- Jelang pilkada, publik seakan terus menggahar netralitas Polisi Republik Indonesia (Polri). Khususnya, terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI; Basuki Tjahata Purnama. Apalagi yang ditunggu? Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas yang selama ini mengeluarkan fatwa pada pemerintah, pun telah mengeluarkan maklumat tegas, bahwa ucapan Ahok adalah bentuk penistaan ayat suci Al quran dan menghina para ulama.

Pada poin (5) maklumat MUI, disebutkan : Menyatakan bohong terhadap ulama, yang menyampaikan dalil surat Al maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan (1) menghina Al quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Jelas dan terang benderang.

Sebelumnya, (6/10/2016) Laporan penghinaan Al quran oleh Ahok ditolak Bareskrim Polri dengan dalih, belum ada fatwa MUI. Kendati kini, secara jelas MUI mengeluarkan maklumat yang menjelaskan, pernyataan Ahok itu  bentuk penghinaan terhadaap Al quran dan ulama, maka pertanyaannya; alasan apa lagi yang ditunggu Polri?

Bukankah tindakan Ahok itu, telah merugikan banyak pihak? Meresahkan 85 persen umat Islam di Indonesia? Bukankah ucapan Ahok berpotensi merusak sendi-sendi kerukunan sosial yang selama ini terawat baik di Jakarta? Kenapa kemudian sesumbar Ahok menyulut-nyulut emosi keagamaan dengan menghina kredo suci umat Islam itu?  Apakah hak Ahok melarang umat Islam menjalan kredo kitab sucinya; QS Al maidah : 51 ?

Jelaslah, KUHP Pasal 159 tentang Penodaan agama, menyebutkan : Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bahagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Dengan didukung alat bukti dan saksi, Ahok bisa dengan mudah terseret ke penjara atas kelakuan naifnya. Lantas, kenapa hingga kini Ahok belum juga diadili? Lantas apakah Ahok lebih tinggi dari hukum di negeri ini? Apakah Ahok lebih tinggi dari integritas bangsa ini? Kenapa pula Polri seakan bermain-main dengan waktu; terkesan mengulur-ulur waktu, dan terus menggahar sentimen dan reaksi umat Islam. Polri sesungguhnya di pihak yang mana?

People power umat Islam pada 14/10/2016, adalah bagian letupan protes kelambanan aparat mengusut dugaan kejahatan verbal Ahok menghina kitab suci Al quran. Reaksi yang sama, tumpah dan meluber di seantero Indonesia. Tentu kita tak ingin, permisifnya umat Islam dengan penuh kerelaan memaafkan Ahok atas mulutnya, dan berharap pada penegakan hukum, justru dibalas pahit dengan pembiaran dan bertele-telenya menyeret Ahok ke meja pengadilan. Tentu protes umat Islam pada 4 November 2016 nanti, bukanlah yang terakhir, tetapi bagian awal dari penegakan hukum dengan membawa Ahok ke meja pengadilan.

Tak pelak, isu instruksi tembak di tempat bagi pendemo yang rusuh di 4/11/2016 pun meluas di lini masa. Konon katanya ini perintah Kapolda Metro Jaya. Isu ini seakan menjadi teror mental terhadap umat Islam. Memberikan opini buruk terhadap aksi umat Islam; seakan-akan aksi 4/11 diwarnai kerusuhan. Kalau pun isu itu benar adanya, tentu kita bertanya, sadarkah Kapolda Metro Jaya dengan instruksi tembak di tempat terhadap demonstrasi umat Islam itu? Peluru senajata yang anda gunakan, dibeli dari pajak 85 persen umat Islam di Indonesia ***

 

 

 

 

Leave a Reply

*