Ini Pernyataan OKP Islam Terkait Aksi Umat Islam Di 4 November

Pertemuan Presiden Dengan Sejumlah Ormas Islam (foto: muhammadiyah.or.id)

Pertemuan Presiden Dengan Sejumlah Ormas Islam (foto: muhammadiyah.or.id)

Faktual.co.id – Sejumlah Ormas Islam berencana akan menggelar aksi besar-besaran pada Jum’at, (4/11/2016) dalam rangka menuntut kasus penistaan agama yang telah dilakukan Ahok beberapa waktu yang lalu di Pulau Seribu.

Aksi tersebut menjadi perhatian banyak pihak, salah satunya Presiden Jokowi. Menjelang pelaksanaan aksi, Presiden Jokowi pun telah mengundang beberapa pimpinan ormas Islam ke Istana, melalui surat yang dibuat oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. Ormas Islam yang diundangan dan hadir adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia.

Hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah ormas Islam pada hari ini (/1/11/2016) bersepakat bahwa pemerintah dan sejumlah ormas Islam tersebut,  tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang ingin memecah belah bangsa ini.

Akibat gencarnya pemberitaan dan isu rencana aksi umat Islam yang besar-besaran serta pertemuan Presiden dengan sejumlah Ormas Islam di Istana, beberapa OKP Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Pelajar Islam Indonesia pun angkat bicara.

Menurut Ketua Umum PB HMI Mulyadi P. Tamsir pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beserta para ormas tersebut merupakan pertemuan antara Presiden dengan para ormas sebagai forum silaturahmi.

“Kita mengapresiasi pertemuan antara Presiden dengan para ormas sebagai forum silaturahmi dan silaturahmi sangat dianjurkan dalam islam, terlepas isi dan hasil pertemuan tersebut. Semoga dengan pertemuan tersebut bisa mengambil jalan tengah dari persoalan yang sedang dirasakan oleh umat islam”, pungkas Mulyadi saat dihubungi oleh tim faktual.co.id.

Lebih lanjut, Mulyadi menyampaikan dengan tegas bahwa Perasaan Umat Islam hari ini sedang tersakiti dengan, penisataan agama yang dilakukan oleh Ahok. Maka solusi yang harus diambil adalah dengan segera  melakukan proses hukum terhadap Ahok, dan jika aparat penegak hukum tidak segera bertindak, maka pertemuan dengan siapapun tidak akan bisa menyelesaikan masalah.

Ketua Umum IMM juga berpendapat bahwa aksi umat Islam pada 4 November mendatang merupakan hal yang wajar. Hal tersebut merupakan proses demokratisasi bangsa ini.

“Kita harus memaknai itu (aksi 4 November) sebagai proses demokratisasi di bangsa ini. Kami melihat aksi nanti adalah untuk memperjuangkan penegakkan hukum yang berawal dari penistaan agama” ujar Taufan Revolusi Ketua Umum DPP IMM kepada tim faktual.co.id.

Taufan pun menjelaskan bahwa DPP IMM telah melaporkan kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok ke Bareskrim. Laporan tersebut terus IMM kawal sampai hari ini.

Terkait pertemuan Presiden dengan pimpinan-pimpinan Ormas Islam, Taufan berharap semoga pertemuan tersebut membawa pencerahan dan menyejukkan kondisi sosial-politik bangsa Indonesia.

Selain dari HMI dan IMM, PII juga memberikan pandangan dan dukungannya terkait aksi 4 November.

Salman Ramdhani, Sekjend PB PII memandang bahwa aksi 4 November menjadi peringatan bagi siapapun yang suka bicara seenaknya tentang ayat Al-Qur’an. Salman juga menginformasikan bahwa sejauh ini banyak kader-kader PII yang ingin terlibat, ratusan jumlahnya.

“Kami sangat mengapresiasi aksi 4 november nanti sebagai bentuk pelajaran bagi siapapun yang seenaknya bicara tentang ayat Al-Qur’an. Semoga semua pihak dapat menjaga diri dan kelompoknya. Apalagi jumlah massa diperkirakan mencapai ratusan ribu. Jangan mudah terprovokasi, jaga barisan”, ujar Salman.

Selanjutnya Salman pun berharap agar aksi 4 November berjalan damai. Sebab Dunia Internasional menyoroti aksi tersebut. Ia pun mengajak kepada massa aksi da kader PII yang ikut serta untuk menjaga wibawa sebagai bangsa yang mayoritas muslim. (R.Sy/AB)

 

Leave a Reply

*