Tarif Listrik Kian Menyetrum Rakyat Kecil

Tarif Listrik Kian Menyetrum Rakyat Kecil

Oleh : Munir A.S

Faktual.co.id – Masyarakat pengguna listrik kini kembali dibebani kenaikan tarif listrik oleh pemerintah. Pasalnya, pada Mei 2017, tagihan bayar listrik untuk pengguna 900 VA naik 30 persen. Alasan pencabutan subsidi bertahap oleh pemerintah, karena selama ini subsidi dianggap tak tepat sasaran.

Banyak golongan orang mampu yang ikut menikmati subsidi. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sebanyak 74 persen subsidi listrik dinikmati oleh golongan mampu.

Kenaikan tarif listrik ini berdasarkan Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) mengatur penerapan tarif non subsidi bagi rumah tangga daya 900 VA yang mampu secara ekonomi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang mekanisme pemberian subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga.

Diam-diam, sejak 1 Januari 2017, melalui Permen ESDM, pemerintah telah berencana mencabut subsidi listrik bagi pengguna 900 VA. Artinya, harga listrik golongan ini akan terkerek.

Masyarakat terpangkasa kembali merogoh kocek untuk bayar listrik yang kian mahal. Sedianya, pencabutan subsidi ini dilakukan dari 1 Januari 2017 hingga Mei 2017 dan terus naik secara bertahap hingga Juni 2017. Hingga Juli 2017, dipastikan, tak ada lagi subsidi listrik untuk pengguna 900 VA.

Tahap ketiga pencabutan subsidi terjadi pada Mei hingga Juni 2017, dan berdampak pada tagihan bayar listrik meningkat menjadi Rp 185.794 per bulan dari sebelumnya Rp 130 ribu.

Saat masih mendapat subsidi, golongan 900 VA membayar Rp 585 setiap konsumsi listrik per kilo Watt hour (kWh), ditambah subsidi pemerintah sebesar Rp 875 kWh. Bila dengan rata-rata konsumsi listrik 125 kWh per bulan maka tagihannya Rp 74.740 per bulan.

Tahap ketiga pencabutan pada Mei hingga Juni 2017, berdampak pada tagihan bayar listrik meningkat menjadi Rp 185.794 per bulan dari sebelumnya Rp 130 ribu. Ketika masih mendapat subsidi, golongan 900 VA membayar Rp 585 setiap konsumsi listrik per kilo Watt hour (kWh), ditambah subsidi pemerintah sebesar Rp 875 kWh. Bila dengan rata-rata konsumsi listrik 125 kWh per bulan maka tagihannya Rp 74.740 per bulan.

Ketika masih disubsidi, pengguna listrik 900 VA membayar Rp 585 setiap konsumsi listrik per kilo Watt hour (kWh) + subsidi pemerintah sebesar Rp 875 kWh. Bila dengan rata-rata konsumsi listrik 125 kWh per bulan maka tagihannya Rp 74.740 per bulan.

Dengan demikian, per Mei 2017, tagihan pengguna listrik 900 VA sudah membayar tagihan bayar listrik sebesar Rp 185.794 per bulan.‎

Pemerintah berdalih, kenaikan listrik 900 VA ini bukan masalah besar, karena pengeluaran listrik hanyalah komponen kecil dari pengeluaran masyarakat. pengeluaran tagihan listrik hanya mengambil porsi 1,54 persen hingga 2,96 persen dari total pengeluaran masyarakat miskin selama sebulan. Hal ini disampaikan Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero), Benny Marbun menanggapi riak masyarakat terkait kenaikan tarif listrik 900 VA.

Kendatipun alasan pencabutan subsidi listrik 900 VA karena dianggap pemerintah tak tepat sasaran, namun hal ini perlu diverfikasi, karena data kemiskinan pemerintah selama ini selalu tidak sinkron antar lembaga satu dan lainnya.

Ketidaksingkron-nya data antara PLN dan Pemenerintah juga bisa kita lihat saat pembahasan APBN 2017. Hal itu bermula ketika Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan data jumlah penerima subsidi listrik R1 untuk daya terpasang 450 Volt Ampere (VA) pada tahun depan sebesar 23,1 juta. Angka itu berdasarkan data yang dihimpun pihaknya per Juli 2016.

Dibandingkan dengan posisi September 2015 yang mencapai 22,9 juta pelanggan, terjadi penambahan sekitar 300.000 pelanggan baru. Sementara itu, penerima subsidi listrik 900 VA mencapai 4,1 juta pelanggan. Tentu hal ini membingungkan, jumlah penerima subsidi untuk 450 VA mencapai 23, 1 juta.

Sementara, berdasarkan data terpadu, jumlah penerima beras sejahtera yang notabene merupakan rumah tangga tidak mampu hanya sebanyak 15,5 juta.

Data yang dipaparkan oleh Kementerian ESDM memang jauh berbeda dengan data yang telah dipaparkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Menurut data TNP2K, saat ini penerima subsidi listrik yang terdaftar di PLN sebesar 22,8 juta untuk 450 VA dan 22,3 juta untuk 900 VA sehingga total penerima subsidi 45,1 juta (Sumber : TNP2K)

Pembengkakan jumlah penerima subsidi sudah terjadi saat pendataan. Jadi jika terjadi pembengkakan anggaran subsidi tiap tahun, maka kemungkinananya hanya dua, pertama apakah terjadi kesalahan dalam pendataan, atau memang kesengajaan melakukan pembengkakan data penerima subsidi listrik? Dengan demikian, pertanyaannya apakah ketidaktepatan subsidi diakibatkan oleh manipulasi masyarakat atau pemerintah yang gagal dalam mengakurasi data penerima subsidi listrik hingga menyebabkan triliunan rupiah untuk subsidi salah sasaran.

Pada APBN 2017, alokasi subsidi dianggarkan sebesar Rp 160 triliun. Subsidi itu terdiri dari subsidi energi Rp 77,3 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp 82,7 triliun. Subsidi energi terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 Kg sebesar Rp 32,3 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 44,9 triliun [MS]

Leave a Reply

*