PAN; Perpu Ormas Siasat Pemerintah Mencurangi Demokrasi

PAN; Perpu Ormas Siasat Pemerintah Mencurangi Demokrasi

Penulis : Munir A.S

Faktua.co.id – Dalam gelar rapat paripurna DPR terkait Perpu Ormas, Selasa (24/10/2017), politisi Partai Amanat Nasional, Ahmad Hanafi Rais mengatakan, Perpu Ormas merupakan siasat pemerintah mencurangi demokrasi. Kata Hanafi, jika dilihat, pemerintah ini punya hobi mengeluarkan perpu. Ini tradisi buruk menurutnya. Pemerintah terlihat gampang lelah menyikapi proses dialektika demokrasi di parlemen dan mengambil jalan instan mengeluarkan Perpu. Hal ini terjadi pada beberapa perpu yang rumorsnya akan diperpukan oleh pemerintah.

Secara tata peraturan perundang-undangan, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR ini, Perpu No 2 Pengganti UU No 17 Tahun 2017 Tentang Ormas, menafikan hasil putusan MK. Dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang dibacakan, menyebutkan ; ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perpu, yaitu:

(i) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (ii) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (iii) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Menurut Hanafi, Suatu perpu yang dikeluarkan Presiden, harus memenuhi tiga syarat ini sebagai satu kesatuan. Sementara dikeluarkannya Perpu No 2 Tentang Ormas, tak memenuhi unsur-unsur sebagaimana putusan MK. Pemerintah cenderung memaksakan tafsir tunggal terhadap perlunya Perpu Ormas. Jadi menurutnya, Perpu Ormas ini dikeluarkan karena pemerintah mau enaknya saja, mau menikmati demokrasi dari sisi legitimasi politik, dan tak mau ikut dalam proses dialektika demokrasi yang panjang dan rumit. Cenderung ambil jalan pintas mengeluarkan Perpu. Menurut Hanafi, Perpu Ormas ini cenderung menggunakan pendekatan kekuasaan karena menafikan prinsip-prinsip supremasi hukum. “Lahirnya rezim diktator, dikarenakan adanya permakluman-permakluman seperti ini.” Demikian pungkas Hanafi.

Sementara Yandri Susanto sebagai juru bicara PAN dalam pandangan Fraksi terhadap Perpu Ormas, mengatakan; “Di rezim orde lama, bung Karno mengeluarkan UU Subversif, tapi UU Subversif digunakan rezim Soeharto untuk menangkap lawan-lawan politiknya. PAN secara tegas tak menginginkan, Perpu Ormas ini menjadi alat balas dendam politik di kemudian hari. Olehnya itu, PAN dengan tegas dan tanpa ragu menolak Perpu Ormas.

 

 

Leave a Reply

*