Kesenjangan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Kesenjangan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Faktual.co.id – Kemenrsitekdikti merupakan salah satu K/L dengan anggaran terbesar dari 10 K/L. Pada APBN 2018, Kemenristek Dikti mendapatkan alokasi pagu belanja sebesar Rp 41,3 triliun.  meningkat dari tahun sebelumnya senilai Rp39,49 triliun. Dengan pagu belanja yang besar ini, maka harapannya, realisasi programpun semakin menunjukkan kualitasnya dan menyentuh sasaran strategis pendidikan nasional.

Selama ini, pemerintah termasuk Kemenristikdikti, selalu memberikan dalil pencapaian kinerja di balik angka-angka statistik penyerapan anggaran secar kuantitatif. Namun, secara kualitatif, ada hal-hal strategis yang belum ditangkap Kemenristekdikti dalam realisasi anggaran pendidikan. Dengan pagu belanja yang besar diantara 10 K/L dalam APBN, dalam kinerja anggarannya, Kemenristekdikti harus mampu mendorong pemanfaatan anggaran dalam menjawab hal-hal strategis tersebut. Diantaranya, kesenjangan kualitas SDM (lulusan perguruan tinggi) dan kebutuhan dunia kerja atau industri.

Saat ini, kesenjangan output Perguruan Tinggi dan dunia kerja masih sangat tinggi. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo/2017), menyebutkan; dari 4.000-an perguruan tinggi di Indonesia, tidak sampai 10 persennya yang memahami kebutuhan di dunia Industri. Jumlah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi hanya sebesar 17,5%.  Persentase tersebut jauh lebih kecil ketimbang tenaga kerja lulusan SMK/SMA yang mencapai 82%, sedangkan lulusan SD mencapai 60%.

Rilis Kemenaker (2017) juga menyebutkan; dari 10 lulusan perguruan tinggi hanya 3-4 orang yang bekerja sesuai kompetensinya. Penyebab pengangguran perguruan tinggi meningkat, karena miss-match atau ketidaksesuain antara output SDM (lulusan perguruan tinggi) dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Data ini menggambarkan bahwa, betapa besar kesenjangan SDM output perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja di Indonesia.

Pertanyaan paling substansial untuk Menristekdikti adalah; dari angaran Kemenristekdikti yang besar itu, selama tiga atau dua tahun belakangan, seberapa besar sudah mempersempit kesenjangan antara SDM (lulusan perguruan tinggi) dan kebutuhan dunia kerja?

Harapannya, pemerintah dapat menjadi jembatan antara lembaga pendidikan di jenjang menengah maupun perguruan tinggi agar tercipta peningkatan signifikan pada kompetensi lulusan. Kampus dan perusahaan atau dunia industri harus saling mendekatkan diri, memperbanyak komunikasi dan diterapkan dalam kegiatan nyata di kampus.

Percuma anda punya anggaran yang besar tiap tahun, dampak dari pemanfaatan anggaran itu lambat atau bahkan tak mampu mempersempit kesenjangan antara output perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja/industri. Menurut hemat saya, salah satu dari sasaran strategis pendidikan nasional adalah ketika perguruan tinggi mampu menjawab kebutuhan dunia kerja. Hal ini perlu menjadi catatan Kemenristekdikti !

Berikutnya, terkait kesenjangan perguruan tinggi negeri dan swasta. Dari data Kemenristekdikti (2017), jumlah perguruan tinggi swasta di Indonesia mencapai 4.093 kampus, di mana lebih dari 50 persen merupakan sekolah tinggi.

Sementara jumlah PTN di Indonesia mencapai 375 kampus, terdiri dari 75 universitas, 76 sekolah tinggi, 101 politeknik, 33 institut, 87 akademi, dan 3 akademi komunitas. Data ini menunjukkan bahwa; kontribusi perguruan tinggi swasta terhadap pendidikan nasional cukup tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah di harapkan memberikan perlakuan yang sama antara PT negeri dan swasta.

Saat ini, berdasarkan data Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia  (Aptisi), dari aspek akreditasi, terlihat PTS masih tertinggal jauh. Dari 26 PT di Indonesia yang mendapat akreditasi institusi A, hanya 6 PTS yang bisa meraih nilai akreditasi tertinggi tersebut.

Kesenjangan terlihat juga di sisi wilayah. Hasil akreditasi menunjukkan, program studi yang bisa mendapat nilai A kebanyakan terdapat di Pulau Jawa, yakni 1.278 prodi. Di luar Jawa, hanya ada 507 prodi yang mendapat nilai A.Jumlah dosen berkualifikasi D-4/S-1 di PTS juga masih tinggi, sekitar 44.000 orang.

Untuk proyeksi 2018, kita berharap, kesenjangan antara PTN dan PTS ini harus menjadi tanggungjawab negara; dalam ini Kemenristekdikti. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Oleh sebab itu, Kemenristekdikti juga harus berandil besar dalam memberikan perhatian serius terhadapa PTS.

 

Penulis : Aska Navi

Editor : Munir S

 

 

 

Leave a Reply

*