Memasyarakatkan Kata “Kibul”

Memasyarakatkan Kata “Kibul”

Faktual.co.id-Hati-hati mempublifikasi kata “kibul.” Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI); disitu ada dua arti kibul. Arti kibul (1) bermakna (maaf), pantat/dubur, dan kedua yang artinya ; bohong alias tipu-tipu. Kalau pakai arti kibul yang (1), maka tak ada ada imbuhan. Misalnya, “dia ngibulin saya,” yang kalau kita mau pahami cepat-cepat artinya, dia “memantati saya.” Ini salah. Dalam bahasa sehari-hari yang kaitannya dengan suatu kebohongan di tengah-tengah masyarakat, maka bahasa Indonesia yang tepat adalah kibul (2) yang jika diimbuhkan, menjadi ; “mengibuli-terkibuli-pengibul-pengibulan.” Bukan kibul yang itu (maaf)

Jadi dalam pemahaman jamak kita tentang pengibul rakyat, itu bisa dikasi contoh cepat-cepat begini. Jokowi janji bikin mobil nasional (mobnas), tapi numpang di Proton Holidng Bhd-Malaysia. Jadi kalau diproduksi, kita punya mobnas tapi bercita rasa Malaysia. Karena publik nyinyir keras soal ini, akhirnya bodong juga itu mobnas. Jadi tinggal beberapa bulan jelang pemilu 2019, mari kita tanya, dimana gudang pabrik mobnas inisiatif dan janji Jokowi? Apakah ini juga bermakna ngibul?

Jadi mobnas itu semacam suatu advertising politic; suatu iklan politik untuk mem-brending citra. Kebetulan sekali, contoh ini terjadi pada Jokowi. Yang waktu itu hendak maju sebagai cagub DKI 2012 dan kemudian capres 2014 dengan ketokohan yang dibangun melalu wacana mobnas sebagai advertising politic. Itu dulu.

Maaf-maaf saja, tulisan ini tak bermaksud apa-apa. Kebetulan saja alur case-nya mirip. Contoh begini, hampir mirip dengan iklan obat Sanaflu era 90-an. Habis minum Sanaflu, bisa menghancurkan batu “segede gaban” dengan satu pukulan tinju tangan manusia. Jadi yang didagangkan itu citra. Faktanya kosong. Namanya juga iklan. Dimana-mana, iklan itu faktanya sedikit. Yang banyak itu ngadalin fantasi konsumen.

Atau misalnya begini, waktu kampanye Pilpres 2014, Jokowi janji ekonomi akan tumbuh 7%. Tapi mana? Sudah beberapa bulan jelang pemilu, pertumbuhan ekonomi mangkrak di 5,0%. Tentu alasannya karena harga komoditas global yang menurun dan ekonomi global yang pertumbuhannya mengalami slow-down. Disitu ada kesenjangan antara janji dan ketepatan menunaikan janji. Dari contoh mobnas hingga pertumbuhan ekonomi 7%, maka dalam ajaran Islam, jelas mengatakan, salah satu ciri orang munafik (pengibul).

Pengibul adalah, “bila ia berjanji ia ingkar (ngibul). Jadi kata kibul ini bukan secara tendensius disasarkan pada presiden Jokowi an sich, tapi kebutulan saja, kalau diartikan cepat-cepat pada contoh-contoh yang besar dan berskala nasional, maka contohnya ada pada pemerintahan Jokowi. Contoh begini, bisa juga disandingkan pada beberapa janji Jokowi; yang belum/tidak ditepati. Dan kalau ditafsirkan secara awam, bisa berarti pengibulan.

Lain soal, ada juga jenis kibulan yang tipis sekali demarkasinya; antara kibul dan jujur. Contoh ini terjadi lagi pada mantan Gubernur DKI; bapak Jokowi. Suatu waktu, sebagai presiden, ia hendak press conferens dengan jurnalis asing, dalam acara Center for East Asia Policy Studies di Brookings Institution Washington D.C (27/10/2017). Sesumbar enggan menggunakan alat interpreter . Langsung bertatap muka dan berdialog dalam bahasa Inggris.

Namun ketika ditanya wartawan, soal banyak hal, ia hanya jawab begini, “I want to test my minister, please answer the question” Bayangkan, dua sampai tiga kali ditanya wartawan, jawaban pak Jokowi sama; “I want to test my minister, please answer the question” Semua pertanyaan dilempar ke menteri yang mendampingi. Lalu kapan pak Jokowi menjawabnya?

Karena perbincangan Jokowi dan para jurnalis asing itu milik publik, maka “tidak haram” untuk ditanggapi publik dengan berbagai rupa tanggapan dan justifikasi. Saya misalnya, menanggapinya begini; kejadian itu menyimpulkan, adanya kibulan (tak bisa jawab) lalu dilempar ke pihak lain dengan alibi tast to my minister.

Atau secara politik saya juga bisa berandai begini. Jika pertanyaan itu di jawab oleh Prabowo Subianto, Anies Baswedan atau Amien Rais sendiri yang pronounssion inggris-nya bagus, pasti dijawab mereka dengan enteng dan lugas. Atau misalnya, kenapa tak jujur saja seperti Soeharto (mantan Presiden RI) yang pake interpreter dan menjawab pertanyaan jurnalis asing dengan bahasa Indonesia. Namanya juga interpretasi publik. Memangnya negara harus mengatur cara publik menginterpretasi suatu kejadian publik.

Satu dua minggu ini (Maret 2017), kata kibul booming. Coba searching google, kalau ketik kibul atau ngibul pasti nama pertama yang muncul adalah founder Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan presiden RI, Jokowi. Tapi kenapa kata kibul yang dibesar-besarkan. Menurut pendapat pribadi saya, pak Amien hendak mengembalikan kesadaran publik tentang kibulan-kibulan lain yang begitu banyak terjadi pada janji politik dan pengingkaran pemerintah.

Land reform hanyalah satu contoh kasus. Kata “ngibul,” yang kebutulan dialamatkan pada pembagian sertifikat untuk masyarakat oleh presiden, hanyalah meng-impuls kesadaran publik, bahwa ada janji yang hendak disembunyikan jelang 2019. Fakta dan data bahwa 75% lahan yang dikuasai korporasi (asing dan aseng), baik dalam bentuk kepemilikan dan IUP.

Bukankah Jokowi pernah berjanji di 2014? Cita-cita Jokowi-JK dalam nawacita poin ke-5, bahwa reforma agraria akan banyak memberikan keuntungan buat bangsa dan negara ini terutama menjadikan rakyat mempunyai akses produksi yang lebih besar sehingga ketidak adilan sosial-ekonomi pelan-pelan bisa terkikis

Data Komnas HAM dirilis CNN (15/9/2015) menyebutkan, Sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafid Abbas meminta pemerintah mengambil sebagian besar tanah yang dikuasai konglomerasi besar di Indonesia. Tanah itu, kata Hafid, harus dibagikan kepada kelompok masyarakat miskin. Katanya, “jadi 5 juta hektar tanah yang dimiliki satu orang itu boleh digusur, diambil sebagian oleh negara, dan dibagi ke kelompok miskin, yang sekarang ini Sinar Mas memiliki 5 juta hektar.” Ini salah satu contoh.

Kata-kata pak pak Amien itu sangat nasionalis, karena distribusi tanah yang terjadi saat ini menunjukkan negara telah dimiliki sekelompok kecil penduduk. Sementara orang miskin tidak memiliki celah untuk keluar dari kemiskinannya karena mereka tidak mempunyai tanah. Petani di desa-desa hanya menjadi buruh tani kasar di negerinya sendiri. Pengalaman di Afrika Selatan, 5 persen penduduk kulit putih menguasai 50 persen tanah, negaranya bubar. Kita 0,2 persen penduduk menguasai 74 persen tanah. Inilah satu distribusi lahan paling ekstrim di dunia.

Jadi seorang presiden yang melakukan kerja-kerja mikro-teknis dengan bagi-bagi sertifikat gratis pada warga dengan media brending yang sangat kuat, adalah kebijakan yang parsial, ketimbangkan kerja nyata dan hadir dalam mendistribusikan tanah secara demokratis dengan prinsip kedaulatan negara dan rakyat. Jadi kata “kibul” yang dilontarkan pak Amien pada Jokowi, itu tak melulu dipahami dengan logika konflik yang kental dan vis a vis.

Kata kibul yang dialamatkan pada Jokowi itu perlu dipahami sebagai kritik terhadap pembiaran rezim terhadap suatu masalah besar reforma agraria dengan tindakan parsial. Ada Ada prinsip kedaulatan yang “mungkin hendak disembunyikan dengan tindakan-tindakan kecil penuh citra.” Kata kibul pak Amien, adalah pesan tegas yang dialamtkan pada Jokowi tentang soal besar reformasi agraria.

Meminjam istilah Ketua Umum BM PAN, saudara Ahmad Yohan, adalah wujud kecintaan pak Amien pada Jokowi dan negeri ini. Bukan menginstankan kata kibul untuk meraup empati publik, tapi sebaliknya, memahami soal besar reforma agraria di Indonesia kini. Faktanya, negara telah dimiliki sekelompok kecil penduduk dengan kepemilikan lahan yang begitu besar. Wallahu’alambisawab !

 

Munir Sara  (Penulis adalah peminat citizen journalism) ***

Leave a Reply

*