Pindah Ibukota Negara, Perlu Perencanaan Matang

Penulis : Mochamad Reizannanda Rachman (foto R/F doc)

Faktual.co.id Edisi, 2 September 2019

Faktual.co.id –Pemindahan ibu kota negara Indonesia  saat ini menjadi polemik baru di berbagai pemberitaan di media. Pemindahan Ibu Kota telah diumumkan oleh Presiden  Jokowi  dengan memilih Kalimantan Timur yang terdiri dari sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kerta Negara pada 26 Agustus 2019.

Pemindahan ibu kota negara Indonesia  telah lama didengungkan sejak pemerintahan Presiden Pendahulunya yaitu Presien Soekarno di Palangkaraya pada tahun 1957, sementara pada tahun 1980 Presiden Soeharto dan pada tahun 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewacanakan perpindahan ibukota Indonesia di Kabupaten Jonggol.

Dalam Paparan Materi Bapenas 2019, Rencana Perpindahan Ibu Kota Negara muncul karena permasalahan kosentrasi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 10.277.628 jiwa yang menempati kota Jakarta dan menempati posisi ke 10 terpadat di Dunia. Selain itu Kota Jakarta menjadi pusat perdagangan sebesar 20%, pusat jasa keuangan 45%, Pusat Jasa Perusahan 68% terhadap PDB sektor jasa perusahaan, 49% Pusat Administrasi  Pemerintahan dan Pertahanan, 27% Pusat Jasa Pendidikan dan 10 Persen industri pengolahan di Seluruh Indonesia. Hal ini yang menjadi latar belakang pemerintah sebagai upaya mengatasi ketimpangan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Dalam konfresi Pers Presiden Jokowi menyatakan bahwa Perpindahan Ibukota Negara berfokus pada pemindahan Pusat Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan terdiri dari Kepresidenan, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Polri, TNI yang diestimasikan terjadi perpindahan penduduk sejumlah 1.500.000 penduduk, dan total estimasi pembiayaan sebesar 466 trilyun (Sumber: BPIW, BKN, Kemen.PAN-RB, dan Polri) dengan skema pembiayaan 19.2% didanai oleh APBN 54.4% didanai oleh KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), dan 26.4% didanai oleh swasta termasuk oleh BUMN.

Pendanaan yang begitu besar dalam upaya pemindahan ibu kota negara tentunya harus disertai dengan perencanaan yang menyeluruh. Dari aspek hasil apakah pemindahan ibu kota ini akan mencapai kesuksesan yang diinginkan, dikarenakan ada beberapa contoh negara yang mengalami kegagalan dalam pemindahan ibu kota negara mereka. Pada tahun 1970, ibu kota Tanzania dari Dar Es Salaam ke Dodoma, tahun 1999 Malaysia dari Kuala Lumur ke Putrajaya, tahun 2005 Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw, dengan berbagai permasalahannya.

Masih dari segi komposisi pendanaan skema KPBU menjadi proporsi terbesar pembiayaan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian utama karena belum ada kepastian dari sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan pendanaan, jangan sampai nantinya Pemerintah terpaksa menaikan anggaran APBN atau menambah hutang negara karena masih banyak APBN yang bisa diprioritaskan untuk pembiayaan Pendidikan, Kesehatan, dan kebutuhan primer lainnya.

Selain masalah pembiayaan ada aspek lingkungan yang menjadi perhatian, terhadap pro kontra dari berbagai aktivis lingkungan banyak yang menentang alih fungsi Hutan di Kalimantan, seperti Hutan Taman Hutan Soeharto yang merupakan penyangga cadangan air di 4 kota di sekitarnya. Selain itu Kalimantan adalah bagian terpenting dalam eksistensi flora dan fauna dan penghasil oksigen terbesar di Indonesia karena begitu besarnya lahan hutan di area ini. Dalam lingkup global hutan  kalimantan menjadi salah satu fondasi upaya pencegahan perubahan iklim.

Tentunya masih banyak permasalahan dari berbagai aspek yang masih perlu didiskusikan dan dimatangkan kembali oleh banyak pihak dari berbagai kalangan mengencai rencana perpidahan Ibu Kota Negara Indonesia. Semoga Perpindahan Ibu Kota ini tidak dilaksanakan tergesa-gesa hanya melaksanakan target perpindahan negara yang terwujud pada tahun 2024, namun proses dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia ***

Leave a Reply

*