Waspada Rezim Ekonomi Jokowi

Waspada Rezim Ekonomi Jokowi

Faktual.co.id –Berdasarkan data dari BPS, ekonomi Indonesia semester I 2019 hanya tumbuh 5,07 persen dibandingkan periode sama tahun lalu atau tumbuh negatif 0,52 persen. Salah satu penyebab ekonomi tumbuh tidak maksimal adalah melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Pada semester I 2019, pertumbuhan konsumsi tercatat sebesar 5,01 persen secara tahunan. Meski lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu, angka tersebut sedikit melambat dari kuartal IV 2018 yang mencapai 5,08 persen.

Sebagai kontributor terbesar, konsumsi rumah tangga menjadi salah satu acuan untuk mengukur ekonomi secara keseluruhan. Tren pertumbuhan konsumsi selalu sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Saat konsumsi melambat, hampir dipastikan akan berefek pada agregat pertumbuhan ekonomi.

Idealnya, bila bila pemerintah mampu mengendalikan inflasi, maka mestinya konsumsi masyarakat pun dapat tumbuh dengan baik sepanjang semester 1 2019. Bukan sebaliknya. Pemerintah perlu menjelaskan, bahwa apakah Inflasi yang lebih disebabkan oleh perbaikan supply atau penurunan permintaan. Dalam konteks Indonesia, jangan sampai inflasi terjaga karena fenomena  rendahnya konsumsi sekaligus penurunan daya beli di kelompok menengah bawah

***

Berdasarkan data BPS, selama periode Januari-Juni 2019, ekspor Indonesia tercatat US$80,32 miliar atau turun 8,57 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar USD 87,88 miliar. Penurunan ekspor memberikan gambaran lesunya sektor-sektor terkait, terutama sektor komoditas yang merupakan penopang ekspor terbesar Indonesia.

Memang benar, neraca perdagangan Indonesia pada bulan Juni 2019 masih membukukan surplus sebesar US$ 200 juta. Akan tetapi jika ditarik sepanjang semester I-2019, neraca dagang Indonesia masih tercatat defisit sebesar US$ 1,93 miliar. Bahkan itu merupakan defisit perdagangan semester I yang paling parah sejak tahun 2013 atau dalam enam tahun terakhir.

Dapat kita pahami, bahwa defisit neraca dagang tak lepas dari penurunan volume perdagangan global. Namun hal tersebut, tidak melu menjadi alasan atau alibi pemerintah untuk terus menerus bersembunyi di balik rendahnya kinerja perdagangan. Padahal, dengan kondisi yang sama, tapi negara-negara ASEAN seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia mencatat kinerja perdagangan lebih baik.

***

Perlambatan investasi. Pada kuartal I lalu, dipaparkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi sebesar Rp195,1 triliun atau hanya tumbuh 5,3 persen. Padahal, di periode yang sama tahun lalu, pertumbuhannya bisa mencapai 11,8 persen secara tahunan.

Perlambatan investasi juga terlihat dari data pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada kuartal I lalu, PMTB hanya tumbuh 5,03 persen, melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 7,94 persen.

Menurut Kepala Ekonom PT Samuel Sekuritas Indonesia Tbk Lana Soelistianingsih (CNN/24/6/2019), Investasi Indonesia yang babak belur sejak tahun lalu hingga awal tahun ini, menurut Lana, kinerja sejumlah negara ASEAN justru kinclong. Ia mencontohkan pertumbuhan investasi asing di Malaysia yang justru melesat 127 persen pada kuartal pertama tahun ini. Imbas perang dagang lebih dinikmati negara tetangga kita. Investasi asing Malaysia melonjak 127 persen, Vietnam dan Thailand juga sama.

Tak kalah mengkhawatirkan adalah dari sisi penerimaan negara. Di sektor pajak, pada semester I 2019, realisasinya tercatat Rp603,34 triliun atau 38,24 persen dari target APBN 2019. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi tersebut hanya tumbuh 3,7 persen (Hasil kajian Economic Action Indonesia (EconAct)

Pemasukan dari Pajak Penghasilan (PPh), penolong terbesar setoran pajak, hanya mampu tumbuh 4,71 persen menjadi Rp376,33 triliun. Bahkan, setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merosot 2,66 persen menjadi Rp212,32 triliun.

Jika dilihat secara sektoral, industri pengolahan, kontributor terbesar penerimaan pajak, setorannya tahun ini tercatat Rp160,62 triliun atau turun 2,6 persen dibandingkan tahun lalu. Pun penurunan juga terjadi pada penerimaan pajak di sektor pertambangan sebesar 14 persen menjadi Rp33,43 triliun.

Padahal, di periode yang sama tahun lalu, setoran pajak sektor pertambangan melesat 80,3 persen. Apalagi, lesunya harga komoditas juga berimbas pada raupan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sepanjang Januari- Juni 2019, realisasi PNBP tercatat Rp209,08 triliun atau hanya tumbuh 18,24 persen secara tahunan.

***

Untuk semester II 2019, pemerintah harus serius menggali sumber baru penerimaan pajak. Terutama dari sektor perdagangan digital, pariwisata, dan industri kreatif. Selama ini, harus kita akui, bahwa penerimaan pajak sebagian besar bersumber dari industri pengolahan. Kondisi ini menjadi rentan ketika industri pengolahan atau harga komoditas melemah. Maka secara langsung akan berdampak pada penerimaan negara.

Jika pemerintah tidak serius menggenjot pendapatan pajak dari tiga sektor ini (perdagangan digital, pariwisata, dan industri kreatif), maka penerimaan pajak tidak akan menorehkan prestasi.

Realisasi belanja modal pemerintah masih seret. Pada semester I 2019, realisasinya hanya sebesar Rp34,66 trilliun atau turun 14,93 persen kalau dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp40,75 triliun. Realisasi belanja modal pemerintah tersebut tercatat baru 18,31 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, yaitu Rp189,34 triliun.

Belum maksmimalnya realisasi belanja modal pada semester 1 2019 juga disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang. Buktinya, masih banyak proyek yang berbenturan dengan pembebasan lahan. Seharusnya yang bisa mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal, tetapi kita mengharapkan belanja modalnya berkualitas. Pembangunan infrastruktur tidak masalah, tetapi diharapkan bahan baku dan tenaga kerjanya lebih banyak dari lokal.

Sebelumnya, pada Rapat Banggar (27/6/2019), Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaporkan, realisasi belanja modal sepanjang periode 2014-2019 rata-rata tumbuh 4,1% per tahun. Dibandingkan jenis belanja kementerian dan lembaga lainnya, pertumbuhan belanja modal merupakan yang terendah (Ad & Ms/F)

Leave a Reply

*