HMI Cabang Kupang Seruduk Kantor Gubernur NTT

Senin (23/9), demonstran HMI Cabang Kupang Seruduk Kantor Gubernur NTT (foto : Sl/F)

Faktual.co.id-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kupang menyoal kinerja Gubernur NTT Victor Laiskodat selama satu tahun berjalan pemprov NTT. Pasalnya, sebagaimana press release yang diterima Faktual.co.id, HMI Cabang Kupang menilai, belum tanda-randa keberhasilan dari program yang dicanangkan sejak dilantiknya pasangan Victor Laiskodat dan Josef Nae Soi

Menurut HMI Cabang Kupang dalam rilisnya (23/9/2019), menyebutkan, capaian di bidang pendidikan belum memperlihatkan hasil. Misalnya, partisipasi di bidang pendidikan belum menampakkan capaian yang memuaskan. Untuk warga miskin di pedesaan, anak yang tembus sekolah hingga ke perguruan tinggi masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari APK NTT yang masih berada di bawah rata-rata nasional.

Dari sisi IPM, secara nasional, berdasarkan data BPS tahun 2018, provinsi dengan IPM terendah, yaitu Papua sebesar 60,06. Diikuti Provinsi Papua Barat 63,74, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 64,39, Provinsi Sulawesi Barat 65,1, dan Provinsi Kalimantan Barat 66,98. NTT masih berada di posisi ke tiga terendah.

Selin perlu meningkatkan angka partisipasi pendidikan, melalui sambungan telepon (23/9), Ketua Umum HMI Cabang Kupang, Adnan Suluwetang mengatakan, HMI Cabang Kupang meminta, agar pemprov NTT perlu mendorong sektor pendidikan. Khususnya pendidikan vokasional, agar anak-anak NTT yang tamat sekolah, dapat memenuhi pasar tenaga kerja.

Dengan demikian, NTT bisa menjadi salah satu provinsi penghasil tenaga kerja di sektor formal. Melawan image selama ini, bahwa NTT cuma menyuplai buru kasar dan pekerja rumah tangga ke luar negeri. Jalannya adalah melalui revitalisasi sektor pendidikan.

Di sisi lain, upaya pemerintah dalam membangun kesadaran hidup sehat lewat program Penanganan Gizi Buruk Terintegritas (PGBT) ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal, faktanya kasus gizi buruk di beberapa daerah di NTT belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Sebagaimana rilis yang dibacakan saat bertemu dengan Komisi I DPRD NTT, korlap aksi Ibnu Tokan mengatakan, reformasi birokrasi di lingkup pemprov NTT juga belum menunjukkan hasil sepanjang satu tahun kinerja. Padahal, dalam Road Map Reformasi Birokrasi Jilid II, salah satu tujuannya ialah menciptakan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Menurut Ibnu, sangat memalukan, termiskin ketiga tapi terkorup ke empat. Sebagai mana penilaian Transparency International Indonesia (TII), menyebutkan, NTT merupakan provinsi peringkat empat terkorup di Indonesia. Oleh karena itu, dalam point pernyataan sikap yang dibacakan, HMI Cabang Kupang  Mendesak pemerintah provinsi NTT untuk melakukan pembenahan sistem hukum & reformasi birokrasi daerah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat NTT (Sh/F)

 

Leave a Reply

*