Tak Dapat Jatah di Kabinet NU Meradang?

Tak Dapat Jatah di Kabinet NU Meradang?

Faktual.co.id – Di laman situs NU Online, merilis, Pengurus besar Nahdatul Ulama (PBNU) menerima protes mayoritas kiai tentang posisi menteri agama di kabinet Indonesia. Jokowi memilih Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebagai menteri agama ketimbang representasi NU.

Keputusan Jokowi ini, memantik kecewa para kiyai. Hal ini disampaikan Ketua PBNU bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan, Robikin Emhas. Sebagaimana dikutip dari NU Online, Robikin katakan “”Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes.”

Meskipun NU adalah ormas non partisan, sikap-sikap NU selama ini, cenderung ramah terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. Terutama, dalam melawan radikalisme dan khilafah. Pun, dalam soal politik praktis, NU keukeuh mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Sikap partisan NU terhadap Jokowi, itu terlihat dari pernyataan-pernyataan beberapa elit NU. Misalnya, pernyataan mantan rais Aam PBNU kiyai Ma’ruf Amin. Dalam satu kesempatan, ia katakana “NU tentu akan all out mendukung Presiden Joko Widodo melanjutkan pemerintahannya,”

Setali tiga uang dengan kiai Ma’ruf, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj juga melontarkan pernyataan yang serupa. Kepada TEMPO (14/8/2019), Ketum PBNU dua periode ini katakan “Warga NU dukung Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019.” Pernyataan singkat tapi merasuk hingga ke dalam inti politik praktis.

Bak pepatah Inggris, There no ain’t such thing as a free lunch.” Tak ada makan siang gratis. Sikap partisan PBNU dengan mendukung pasangan Jok-Ruf pada Pilpres 2019, itu bukan tanpa syarat, bukan muamalah biasa ! Tapi dengan harapan bisa nimbrung di kabinet pemerintahan Jokowi.

Hal tersebut tampak dari pernyataan elit NU. “Tidak ada dukungan politik yang gratis!” tegas Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) dalam suatu kesempatan pada 20 Juni 2019. Pernyataan Gus Ali ini didukung oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar. Ia menganggap posisi strategis representasi NU di kabinet adalah sesuatu yang wajar.

Alih-alih dapat jatah, hingga kabinet Indonesia maju disusun dan dilantik presiden Jokowi pada 23/10/2019, NU tak digubris. Justru posisi kementerian agama yang selama ini menjadi jatah NU, raib. Kursi menteri agama justru diberikan pada purnawirawan TNI. Apa hendak dikata, nasi sudah menjadi bubur, tak dapat jatah di kabinet Indonesia maju, meradangkah NU? Wallahu’alam (Ms/F)

 

Leave a Reply

*