BM PAN Kritik Karakter Politik Zulkifli Hasan

BM PAN Kritik Karakter Politik Zulkifli Hasan

Faktual.co.id– Maraknya kongres PAN 2020 juga diselingi berbagai pandangan tentang karakter politik kandidat ketua umum. Salah satunya datang dari ketua Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), Satria Chaniago.

Satria yang juga mantan ketua DPW BM PAN DKI ini katakan, dalam beberapa hal BM PAN tidak respek dengan karakter politik petahana PAN, Zulkifli Hasan. “Kami ambil contoh, setelah lepas dari ketua MPR, bang Zul masih ingin sebagai wakil ketua MPR. Secara grade point, ketokohan bang Zul tergerus. Padahal dia ketua umum PAN. Tentu soal-soal begini menjadi pride bagi PAN di mata parpol lainnya. Bang Zul sudah pernah menteri, ketua MPR, dan mau juga wakil ketua MPR. Mestinya ia tidak kangkangi semua jabatan politik. Distribusikan juga ke kader lainnya.”

Lanjut Satria, “kami juga dengar cibiran di luar sana tentang bang Zul yang belum mau keluar dari rumah jabatan ketua MPR, meski dia sudah tak menjadi ketua MPR. Rumah jabatan yang ditempati Zulkifli di Jalan Chandra IV Nomor 16 itu rumah jabatan ketua MPR. Rumah jabatan yang ditempati bang Zul sekarang, dulu ditempati pak Amien dan Taufiq Kiemas (alm) sebagai ketua MPR. Mestinya bang Zul hengkang setelah ia tak lagi menjabat ketua MPR.

Apalagi menurut Satria, di rumah jabatan tersebut sering dipakai bang Zul untuk konsolidasi partai jelang kongres PAN. “Beberapa kali kami lihat bang Zul melakukan konsolidasi politik kongres PAN di rumah jabatan MPR. Menurut kami ini tidak etis dilakukan oleh seorang pejabat negara. Mestinya rumah jabatan itu diperuntuk bagi aktivitas kenegaraan. Bukan untuk urusan politik pribadi.

Menurut Satria, mestinya pak Zul mengikui regulasi terkait rumah negara. Dalam ketentuan umum PP 40 tahun 1994 Pasal 1, secara jelas menyebutkan, Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri. Di Pasal 10 PP 40 ini, penghuni rumah negara dilarang menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya.

Dari deretan habit politik demikian, kata Satria, “kami jadi tahu, kenapa hingga hari ini PAN tak punya kantor yang tetap dan layak. Padahal tentang kantor PAN ini, salah satu rekomendasi kongres PAN 2015 di Bali. Toh untuk membuat posko pemenangan saja pak Zul tidak sanggup. Buktinya, rumah jabatan MPR dijadikan sebagai basecamp pemenangannya jelang kongres PAN.”

Menurutnya, apa yang disampaikan ini untuk menyerang Zulkifli secara pribadi, tapi dirinya sebagai pejabat publik dan karakter politiknya sebagai pimpinan partai. “Sadar atau tidak, bang Zul adalah milik publik. Baik masyarakat luas dan kader PAN. Karakternya yang salah, boleh dikritik publik, pun kader PAN,” demikian pungkasnya (Km/F)

Leave a Reply

*