Kasus PSN Ngada, Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Minta Menpora Mundur

Kasus PSN Ngada, Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Minta Menpora Mundur

 Faktual.co.id – Sekretaris fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Ahmad Yohan, M.Si menyayangkan sikap PSSI yang tidak profesional pada skuad PSN Ngada di liga III PSSI 2019.

Catatan hukuman kartu kuning yang dijatuhkan pada pemain PSN Ngada, Mentinus Wea, ditengarai syarat manipulasi. Pasalnya, catatan PSSI tidak sesuai dengan fakta lapangan. Dari berbagai bukti rekamana permainan, Mentinus tidak tak punya catatan kesalahan saat skuad PSN Ngada berhadapan dengan Putra Sinar Giri.

Namun atas dasar bukti fiktif lapangan, sanksi tetap dijatuhkan pada PSN Ngada. Melalui Surat Keputusan yang menolak Ketua Panitia Disiplin Hasdiansyah, PSN Ngada dijatuhkan hukuman dengan kekalahan 0-3 dari tim Putra Sinar Giri dan juga denda membuktikan 30 juta rupiah.

Sikap PSSI di liga III ini mendapat reaksi keras dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terkait sekretaris fraksi PAN DPR RI, Ahmad Yohan. “Sebagai wakil rakyat mewakili masyarakat Ngada-NTT, saya menyatakan sikap, bahwa PSSI yang tidak profesional.

Kata Yohan, dengan adanya video asisten wasit (VAR), wasit dibantu untuk memverifikasi pelanggaran sepak bola. Ini sudah standar internasional atau FIFA. Dengan demikian sanksi sepihak yang dijatuhkan PSSI pada PSN Ngada, membuktikan PSSI masih ecek-ecek dalam menyelesaikan masalah sepak bola nasional. Ini preseden buruk untuk sepak bola kita. Sebagai warga dan wakil rakyat NTT, saya mengutuk keras sikap PSSI. 

Dalam siaran persnya, Yohan menenggarai, sanksi yang diberikan pada PSN Ngada ada praktik mafioso. “Sudah jadi rahasia umum lagi ada praktik mafia bola di tubuh PSSI. Kami menggarai, sanksi yang diberikan pada PSN Ngada ini bagian dari persekongkolan jahat dalam praktik mafia bola.

Lanjutnya, sebagai regulator sepak bola nasional, Menpora mesti diperingatkan atas masalah PSN Ngada. Jika masalah kecil seperti ini tidak dapat diatasi Menpora, sebaiknya mundur saja. “Inikan masih dalam tempo 100 hari kerja menteri, jadi kalau menpora tidak becus urus masalah ini, sebaiknya mundur saja. Saya akan meminta fraksi PAN di komisi olahraga DPR RI untuk mengangkat masalah ini ( Hk/f )

Leave a Reply

*