Farid Gaban Hadapi Politikus PSI

Farid Gaban Hadapi Politikus PSI

Saya kenal bang Farid, saat lagi ramai-ramainya kasus bang Anas Urbaningrum. Kala itu, ia bernazar, kalau AU tersangka, ia tutup akun twitter. Benar-benar dilakukan.
 
Dia pernah mengenyam kuliah di ITB, jurusan Planologi. Mantan Pemred harian Republika. Pernah di Tempo. Kepiawaian dia di bidang jurnalistik, sudah di atas rata-rata. Sudah punya pamor.
 
Kita tahulah, siapa itu Teten Masduki. Dia pegiat anti korupsi. Kini ada di jantung kekuasan. Jadi Menteri Koperasi dan UMKM.
 
Mungkin dia pernah wara wiri di Pilpres 2019. Ikut berdarah-darah bantu Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.
 
Dia tak punya rekam jejak di sektor UMKM atau perkoperasian. Seperti Adi Sasono atau lainnya yang giat di bidang economic activism. Teten tak punya background ini.
 
Rupanya kita perlu terangkan, apa itu economic activism. Biar sama frekuensi soal cuitan Farid. Economic activism adalah suatu kegiatan ekonomi, sebagai antitesa dari kegiatan ekonomi yang bias sosial, politik ekonomi suatu bangsa.
 
Economic activism menuju pada; mempertahankan nilai-nilai sosial ekonomi. Yaitu semangat koperasi. Ekonomi yang berkekeluargaan. Mencakup semua kegiatan ekonomi. Baik produksi, pemasaran dan konsumsi.
 
Ekonomi berkekeluargaan, tidak berada dalam hegemoni struktur modal. Yang bermodal kuat, menguasai—mengekploitasi yang kecil dan lemah.
 
Ekonomi konstitusi kita, meniscayakan, semua sumber daya ekonomi, dipergunakan sebesar-besarnya untuk “kemakmuran rakyat.” Rakyat dalam lingkup kegiatan ekomomi, harus di bedah lagi struktur penguasaan modal.
 
Somasi politikus PSI, Muannas Alaidid terhadap Farid Gaban, ini terkait kebijakan Menkop & UMKN. Yang dikritik bukan tubuh individu si menteri, tapi kebijakan publiknya.
 
Kok ada ya, kader partai “yang katanya berisi anak-anak muda,” tapi pemikirannya persis politikus tua; status quo. Anti kritik. Menggunakan hukum untuk membungkam diskursus yang berseberangan.
 
Kritikan Farid Gaban di akun twitternya, berkenaan dengan kibijakan. Ingat ya, kebijakan itu tak melulu terkait uang negara. Sikap berekonomi juga kebijakan. Lagi pula ada preseden sebelumnya.
 
Sebelumnya, Menkop & UMKM juga lakukan ride hailing dengan unicorn Gojek. Alasannya, untuk memanfaatkan data milik GoJek. What? Ga salah?
 
GoJek itu baru berdiri 2010. Menkop &UMKM ini negara. Mestinya, data negara soal KUR lebih detail dari GoJek yang seumur jagung itu.
 
Apalagi alasannya untuk market intelligence. Negara punya infrastruktur untuk membangun market intelligence. Negara punya BPS, punya dinas koperasi & UKMK yang bertebar di seluruh wilayah RI.
 
Dengan infrastruktur negara tersebut, masa tak punya data? Apa susah bikin market intelligence? Dengan infrastruk yang besar, mosok tak punya data KUR. Malah berharap dari unicorn. Ga terbalik?
 
Tidak mesti bergantung ke unicorn. Apalagi unicorn yang dari struktur modalnya, mayoritas dikuasai asing.
 
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengungkapkan 99% saham Go-Jek dikuasai asing (CNBC Indonesia 30/5/2018).
 
Okelah, kerjasama dengan Blibli.com itu skema non APBN. Tapi dengan infrastruktur yang ada, Mekop & UMKM tidak inovatif untuk membangun market place sendiri. Atau dengan platform digital BUMN. Bukan nebeng di platform digital swasta bermodal besar.
 
Cuitan Farid Gaban, berkenaan dengan platform digital Kumkm Hub. Ini kanal baru yang disediakan Blibli dan menjadi lapak khusus untuk produk UMKM. Kendatipun, Kumkm Hub itu bia menjadi suatu market place sendiri, tanpa harus ada dalam kanal unicorn swasta.
 
Ingat yah, sejauh ini, meski unicorn-unicorn itu memanfaatkan pasar Indonesia dengan budaya konsumerisme tinggi, namun kontribusi unicorn terhadap PDB nasional masih di kisaran 7 %.
 
Meleset dari perkiraan Google Tamasek dan Bain & Company sekitar 9% terhadap PDB pada. Hal lain, Dari sisi balance of trade, keberadaan startup didanai asing justru memperparah defisit perdagangan.
 
Data asosiasi e-commerce menunjukkan kecenderungan 93 persen barang yang dijual di marketplace adalah barang impor. Prosi produk lokal cuma 7%.
 
Kita mundur ke 2018 misalnya, impor barang konsumsi naik 22%, namun konsumsi RT cenderung melambat. cuma naik 5%. Demikian juga 2019, impor konsumsi 24%, namun konsumsi RT stag di 5%.
 
Besaran konsumsi RT, sangat bergantung pada pendapatan RT berdasarkan Marginal Propensity to Consume (MPC) Keynes. MPC ini digunakan untuk mengukur, bahwa semakin besar pendapatan yang dimiliki, maka tingkat konsumsi rumah tangga juga tinggi, dan begitu pula sebaliknya.
 
Artinya, lingkup platform digital melalui uncorn, hanya condong pada aspek penuhi konsumsi (melalui impor). Sementara konstribusinya dari sisi produsen (UMKM) tak begitu tampak.
 
Jika produk UMKN memiliki nilai tambah yang baik, maka akan mampu kompetitif dengan produk luar. Menkop & UMKM mestinya fokus di sektor hulu. Meningkatkan daya saing produk UMKM. Setelah itu, menyediakan market place sendiri. Bisa dengan BUMN.
 
Konteks yang disampaikan Farid Gaban, adalah mendorong, agar negara pun berdaulat dari sisi produksi dan market place. Dengan maksud, negara ikut menggenjot produksi UMKM nasional.
 
Jauh lebih penting dari sekedar, menyempil di balik kanal-kanal unicorn—korporasi swasta. Negara tampak kerdil di balik kroporasi swasta.
 
Salah satu hal penting di sektor hulunya, menteri Teten mesti kerja keras—kordinasi lintas sektor terkait. Bila ada produk subtitusi (dari UMKM nasional), batasi impor dari sisi barang konsumsi.
 
Itu kalau menteri Teten mau serius. Ketimbang tampak kekinian tapi output minim untuk UMKN. Mending menteri Teten minta politukus PSI Muannas Alaidid, jangan sok perhatian, kalau tak paham duduk soal !
*** by Munir (freelance writer)

Leave a Reply

*