PAN, Kontraksi Ekonomi Bisa Lebih Dalam di Kuartal III 2020

PAN, Kontraksi Ekonomi Bisa Lebih Dalam di Kuartal III 2020

Faktual.co.id- Salah satu sebab kontraksi ekonomi pada kuartal II 2020 hingga -5,32% adalah; akibat kelompok pengeluaran PDB riil dari sisi konsumsi RT yang anjlok sebesar -5,51% menurut laporan BPS terbaru. Selama ini, porsi konsumsi RT terhadap PDB adalah sebesar 58%.

Secara kuartalan menurut Yohan, dari kuartal IV 2019 ke kuartal I 2020, trend pertumbuhan ekonomi sudah memperlihatkan kecenderung melambat. Mestinya pemerintah sudah membaca gejala ini. Lalu mengambil langka mitigatif sesuai struktur PDB kita.

Pada kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi menjadi negatif, karena pada kuartal sebelumnya, effort untuk mendorong konsumi domestik itu tidak serius digenjot. Padahal, PDB Indonesia berdasarkan kelompok pengeluaran, porsi terbesarnya adalah konsumsi domestik.

Jadi ibarat penyakit kata Yohan, gejala dan tipe penyakitnya sudah terdiagnosa, tapi pemerintah masih kasi obat generik. Apalagi penyerapan terhadap seluruh skema anggaran penyelamatan rendah di K/L. Kalau seperti ini polanya, pada kuartal III 2020, kontraksi bisa terjadi lebih dalam dari Q2.

Anggota DPR komisi XI dari PAN ini katakan, dengan porsi kontribusi konsumsi domestik yang besar terhadap struktur PDB tersebut, maka bila mengalami pertumbuhan negatif, maka otomatis akan menggerus pertumbuhan ekonomi. Hal itu yang bisa kita lihat dari struktur ekonomi nasional sepanjang kuartal I dan II 2020.

Sejauh ini menurutnya, pemerintah terlalu forsir memberikan stimulus melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada kelompok usaha besar dan UMKM. Tapi lupa menggenjot sisi fundamental pertumbuhan seperti konsumsi RT, baik terhadap kelompok miskin dan pekerja. Padahal produk UMKM juga akan dibeli di pasar ritel, manakala daya beli masyarakat stabil. Rasio produksi rasio bisa distimulus, namun problemnya ada pada daya beli masyarakat.

Bila ada stimulus untuk golongan pekerja dengan kriteria tertentu, ini akan mendorong daya beli masyarakat. Setidaknya, konsumsi RT bisa kembali tumbuh positif pada kuartal III 2020 nanti. Setidaknya, pada kuartal III, kontraksi pertumbuhan ekonomi tidak terlalu dalam, agar kita tidak terperangkap resesi secara teknikal.

Oleh sebab itu, relaksasi dan stimulus terhadap konsumsi RT juga dibutuhkan, sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi dari sisi kelompok pengeluaran dalam struktur PDB. Namun lagi-lagi sejauh ini, pemerintah punya problem soal pendataan terhadap kelompok yang berhak mendapat stimulus.

Akibatnya kadang stimulus tidak tepat sasaran. Selama ini data selalu berbeda secara sektoral. Antara K/L satu dan lainnya punya data yang berbeda-beda. Misalnya terhaap kelompok masyarakat penerima Bansos. Ini harus dibenahi.

Sejauh ini, pemerintah sudah diberikan banyak privilege secara UU. Kebijakan anggaran APBN dan defisit APBN sudah dibuka, sekalipun meminimalisir hak budgeting DPR. Skemanya adalah melalui dana PEN. Termasuk anggaran stimulus untuk pekerja dengan gaji dibawah Rp.5 juta dengan total rencana alokasi sebesar Rp.31 triliun.

Dengan privilege pemerintah yang demikian luas, maka mestinya, proses realisasinya lebih cepat dan tepat sasaran. Jika masih lelet dan disumbat oleh soalan data, maka bisa jadi pada kuartal III 2020, kontraksi pertumbuhan ekonomi bisa lebih dalam. Tentu kita tak ingin hal itu terjadi (Zak/f)

Leave a Reply

*