Progresivitas Layanan Informasi Publik

Penulis : Abdul syukur Husein, SH (foto : Red/f)

Faktual.co.id- Pada tahun 2018 lalu, Global Open Data Index (GODI) merilis, Indonesia berada di peringkat ke-61 dari 94 negara dalam indeks keterbukaan informasi publik. keterbukaan data di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga. Indonesia berada di bawah Singapura dan Thailand yang masing-masing berada di ranking 17 dan 51.

Sementara, provinsi Nusa Tenggara Timur  berdasarkan rilis BPS 2018, menyebutkan, Indeks keterbukaan informasi publik hanya sebesar 44,41 yang masuk dalam kategori rendah. Pandangan saya, salah satu sumbatan (bottleneck) ekonomi adalah diskonektivitas. Termasuk di dalamnya adalah diskonektivitas publik terhadap berbagai layanan informasi. Baik terkait pendidikan, kesehatan dan sumber daya ekonomi; yang merupakan bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam logika negara demokrasi keterbukaan informasi publik yang rendah ini bagian dari kemacetan berdemokrasi. Ini soal ! Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya” dan “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam  menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan.

Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup tutup atau ditunda-tunda pengungkapannya (Sukrisno Agoes dan I Cecik Ardana 2009:104). Transparansi menjadi sesuatu yang penting karena segala informasi tidak bisa disembunyikan dan sifatnya bisa diketahui oleh siapa saja. Disertai dengan akses informasi lengkap. Untuknya diperlukan dalam sebuah kolaborasi, `kerjasama dan pengambilan keputusan secara kolektif dan sangat dibutuhkan dalam segala hal. Demikian juga menjadi sebuah ukuran baku di sebuah Institusi atau Lembaga Publik yang memiliki kepentingan terhadap banyak orang.

Perlu adanya suatu pendekatan progresif terhadap akses informasi publik. Bahkan aksesibilitas informasi publik, juga menjadi salah faktor kemiskinan. Dikarenakan terbatasnya masyarakat mengakses pasokan informasi terkait berbagai sumber daya ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pendekatan progresif ini penting untuk melampaui faktor-faktor penyebab kemiskinan mainstream.

Secara terminologi, akuntabilitas diartikan kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Mardiasmo 2006:3). Akuntabilitas berarti bertanggung jawab terhadap yang sudah dilakukan tentunya bisa terukur sesuai dengan kadar pertanggungjawaban baik dari sisi administrasi pelayanan public maupun kode etik perilaku pelayan publik itu sendiri.

UUD 1945  pasal 28 (F) menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi, mendapatkan transparansi informasi publik adalah hak konstitusional tiap warga negara.

Pasal 28 (F) secara jelas menerangkan, memberikan kepastian Hukum, akan hak memperoleh informasi publik dan ejawantahan dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dengan tegas menyatakan bahwa didalam penyelenggaraan negara keterbukaan informasi merupakan hak publik yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak atas keterbukaan Informasi dan pertanggujawaban penyelenggaraan negara memberikan ruang seluas luasnya bagi masyarakat untuk melakukan fungsi control. Fungsi dimaksud, kalau ada hal hal yang dianggap melenceng dan tidak sesuai dengan peraturan maka masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengaduan terhadap pelayanan public tersebut.

Dalam mewujudkan amanah UUD 1945 pasal 28 E (3) : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam negara demokrasi. Keterbukaan informasi dan akuntabel bukan saja pada ruang dialogis dalam konteks kerja-kerja politik saja tetapi mencakup pada ruang dan dimensi kehidupan lainnya.

Aksesibilitas masyarakat miskin dan kurang beruntung terhadap informasi publik; misalnya, dalam mengeluarkan pendapat dalam hal pengaduan/keluhan (Komplain) terhadap pelayanan public merupakan wujud kepekaan dan kepedulian masyarakat didalam melakukan koreksi-koreksi dan pelayan publik. Negara, melalui pemerintah daerah NTT, berkawijab membuka askes seluas-luasnya bagi masyarakat di semua kelas.

Hak melakukan pengaduaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Pasal 2 Ayat 1: Pengadu mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.

Untuk itu, penyelenggara Pelayanan Publik perlu ada bidang yang terstruktur pada pemerintahan karena pengaduan yang dilakukan masyarakat merupakan bnetuk pemantauan program yang bersifat pencegahan (Preventif) dan penanganan (Refresif).  Pencegahan dilakukan melalui kajian risiko dan mitigasi di setiap tahapan penyelenggaraan program untuk mencegah timbulnya penyimpangan terhadap prosedur.

NTT  Provinsi Kepulauan, diharapakan masyarakatnya bisa mengakses segala informasi dengan menjunjung tinggi prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. Dalam konteks penyelenggaraa pelayanan publik, keterbukaan Informasi publik dan Akuntabilitas, program pemerintah saat ini sudah dilakukan.

Kahadiran Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah bukti pemerintah bertekad dan berkomitmen dalam memberikan ruang-ruang informasi publik kepada siapa saja. Pelaksanaan tender terbuka dengan system Online, melakukan kerjasama dengan media massa, elektronik dan Online dalam melakukan pemberitaan kerja-kerja pemerintahan, tersedianya www.nttprov.go.id (website resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan lain-lainnya.

Pelayanan Publik yang baik di daerah ini diharapkan bisa menjadi pintuk masuk para wisatawan yang mau berkunjung, pemerintah lagi giat giatnya mempromosikan tempat-tempat parisiwisata, memperindah infrastruktur pariwisata dan tentunya memperhatikan protocol covid 19. Untuk itu, marilah sama sama membangun, daerah ini dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas agar masyarakat di cerdaskan.  Yakin Usaha Sampai !

***Penulis adalah Alumni HMI Cabang Kupang dan Aktivis GP Ansor Kota Kupang NTT 

 

Leave a Reply

*