Politisi PAN; Dalam Keadaan Normal Saja Pemerintah Sulit Realisasi Pertumbuhan Ekonomi

Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PAN, Jon Erizal (foto Red-f)

Faktual.co.id- Dalam kesempatan Webinar DPP Partai Amanat Nasional (4/11), anggota DPR Komisi XI dari Fraksi PAN, Jon Erizal menegaskan, terkait laju pertumbuhan ekonomi, selalu terjadi missed antara target pertumbuhan ekonomi dan target penerimaan. Namun selalu saja targetpenerimaan meleset. Sehingga target penerimaan yang diharapkan, juga meleset.

Terakhir pada 2014 yang lalu, target pertumbuhan 5,3%, tercapainya cuma 5,01%. Untuk meningkatkan 0,2 saja begitu berat pada saat kondisi sangat normal dan kondisi global juga sangat membaik. Dengan kondisi dengan berbagai tekanan, ini menjadi sesuatu bagi kita.

Sejauh ini, PAN terlibat aktif dalam memberikan solusi pada pemerintah.  Namun banyak hal juga menjadi catatan PAN. Diantara catatan PAN itu adalah pertumbuhan yang terlalu optimis. Disampaikan, bahwa pada 2021 pertumbuhan ekonomi 5,1%. Tentu optimisme ini diharapkan tercapai. Namun juga harus realistis. PAN meyakini, pertumbuhan tidak lebih dari 3%.

Terkait resesi, PAN sudah sampaikan, bahwa sudah tidak saatnya kita bicara resesi atau tidak resesi, tapi yang perlu adalah action pada saat kita alami pertumbuhan -5,32%. PAN sudah tegaskan, realisasi segerah bantuan-bantuan yang sudah dialokasikan. Ia juga tegaskan, bahwa likuidtas yang dikucurkan jor-joroan itu, diharapkan tepat sasaran. Namun masalahnya, terkait goverment spending yang kita harap-harapkan, realisasinya selalu terlambat.

Terkait penyerapan, tidak bisa diharapkan pada Kemenkeu untuk menggaransikan, namun kementerian sektoral yang harus optimal dalam realisasi anggarannya. Supply side sudah luar bisa dilakukan pemerintah. Demikian jiuga likuiditas di market.

Menanggapai pertanyaan awak media terkait tren kredit yang menyentuh level 0% bahkan cenderung kontraksi, mantan bendahara umum DPP PAN ini katakan, Perbankan tentu terikat dengan Basel Accor. Oleh sebab itu, dana PEN yang ditempatkan di perbankan, bila direalisasikan, terikat dengan regulasi perbankan.

Bank Indonesia (BI) sendiri encatat kredit yang disalurkan perbankan mengalami kontraksi pada September 2020. Penyaluran kredit pada September 2020 tercatat sebesar Rp5.529,4 triliun atau tumbuh negatif 0,4% (yoy), berbalik arah bila dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya (0,6% yoy).

Menanggapi hal ini kata Jhon, “likuditas yang mengendap diperbankan, terikat oleh peraturan-peraturan ketat terkait denganstandar Basel atau Basel Acord perbankan. Uang yang masuk ke bank itu sama halnya masuk ke dalam sistem. Oleh sebab itu untuk mengeluarkannya terikat oleh sistem.”

Melalui fraksi PAN di komisi XI, pernah mengusulkan ke OJK agar standar Basel ini bisa timeout dulu. Agar hal-hal yang menyangkut kepentingan usaha, maka perlu ditunda dulu. Ini pernah pernah mendapat suport dari Basel dan berjalan.

Saat ini kelas menengah ke atas menyimpan uang di bank. Memang DPK di bank buku III dan IV itu meningkat. Namun perlu kita sadar juga, bahwa bank-bank Buku IV, itu mereka short likuiditas. Ini perlu diwaspadai. di tahun 1997 dan 1998 itu, bank yang koleps adalah yang short likuiditas. Saat ini ada 27 atau 28 bank buku IV yang mengalami kesulitan likuditas.

Namun lagi-lagi, Jhon berharap, likuiditas yang berlimpah di perbankan melalui PEN, dapat terserap di masyarakat, sehingga dapat mengakselerasi perekonomian. Apalagi saat ini ada penjaminan dari Askrindo dan Jamkrindo. Kita berharap, pada kondisi seperti ini, yang paling penting daya beli ditingkatkan dari sisi konsumsi, baik secara short term, middle term dan long term (Ms)

 

 

 

 

Leave a Reply

*