Kinerja PDB 2020 Terburuk Sejak 1998

Kinerja PDB 2020 Terburuk Sejak 1998

Faktual.co.id- Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data resmi ekonomi sepanjang 2020 pada Kamis, 5/2/2021. Pertumbuhan ekonomi masih di zona kontraksi -2,19%. Meski masih di zona kontraksi, pertumbuhan -2,19% menunjukkan angka perbaikan dari triwulan III sebesar -3,49% (YoY). Dengan kontraksi -pertumbuhan ekonomi 2,07% sepanjang 2020, menurut BPS, ini paling buruk sejak 1998.

Pertumbuhan ekonomi triwulan 4-2020: -2,19% (y-on-y) Sumber : BPS 2020

Sesuai data BPS, dari sisi inflasi, terjadi inflasi sebesar 0,79 persen (q-to-q). Namun jika dibandingkan dengan posisi Desember 2019, terjadi inflasi sebesar 1,68 persen (y-on-y). Namun inflasi sepanjang 2020 tersebut belum merefleksikan daya beli masyarakat. Faktor inflasi masih disumbang oleh inflasi harga bergejolak (volatile food).

Artinya, inflasi lebih disebabkan oleh gangguan rantai pasokan yang berdampak pada rantai suplly and demand. Hal ini disebabkan oleh jalur distribusi yang terganggu akibat kondisi cuaca jelang akhir tahun. Selain faktor produksi yang juga mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

Realisasi belanja Negara (APBN) Triwulan 4-2020 mencapai Rp.732,74 triliun, naik dibanding realisasi Triwulan 4-2019 yang mencapai Rp.704,22 triliun. Total belanja yang ditetapkan dalam APBN 2020 adalah Rp.2.450,4 triliun dengan defisit APBN 6,72% dari PDB atau Rp. 1.028,6 triliun. Dengan realisasi belanja negara sebesar Rp. 732,74 triliun, maka ada sekitar Rp. 1.717,66 triliun yang tidak terserap.

Hal ini tentu berdampak pada gemuknya SILPA pembiayaan pemerintah, karena 6,72% dari defisit ini ditutup dengan pembiayaan atau utang. SILPA yang tinggi merefleksikan terjadinya over financing akibat realisasi belanja pemerintah yang rendah. Ekonom Senior Institute Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan Eric Sugandi yang dilansir dari Kontan (7/Jan) menilai realiasi SILPA sepanjang 2020 sebagai over financing.

Menurut Eric, pemerintah harus hati-hati, karena saat ini, likuditas global sedang melimpah karena semua negara melakukan ekspansi fiskal dan moneter. Dana ini akan meluber hingga ke emerging market, termasuk Indonesia karena menawarkan imbal hasil yang menggiurkan. SILPA pembiayaan yang besar ini menjadi soal, karena disaat yang sama ada kupon yang mesti dibayar sebagai beban pengeluaran.

Demikian halnya realisasi investasi, tumbuh positif  2,1% di tengah pertumbuhan ekonomi yang kontraksi. Kepala BKPM pada 3 Februari 2021 mengatakan, selama ini BKPM hanya mencatat investasi langsung (direct investment). Pertumbuhan investasi pada 2020 adalah Rp.826,3 triliun dari target Rp.817,2 triliun. Pertumbuhan investasi ini berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 1,1 juta sepanjang 2020. Data ini menjadi pertanyaan, pasalnya, pada tahun 2020 berdasarkan data BPS, terjadi peningkatan pengangguran sebesar 3,7 juta. Artinya publik perlu mempertanyakan kredibilitas data dari BKPM tersebut.

***

PDB tahun 2020, merupakan kinerja terburuk sejak 1998. Dari 17 sektor yang selama ini memberikan kontribusi pada PDB, hanya enam sektor yang tumbuh positif. Sementara 11 sektor lainnya mengalami kontraksi sepanjang 2020. Termasuk sektor manufaktur yang kontraksinya cukup dalam sebesar -3,14 terhadap PDB 2020. Sektor yang tumbuh positif dan berkontribusi paling besar pada PDB adalah jasa kesehatan sebesar 16,54%, sektor Infokom 10,91%, pengadaan air 4,8% dan pertanian 2,59%. Jasa pendidikan berkontribusi terhadap PDB sebesar 1,25% dan sektor keuangan 1,25%.

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulanan
Menurut Lapangan Usaha (y-on-y, Persen) –Sumber : BPS 2020

Dari sisi PDB pengeluaran, satu-satunya sektor yang tumbuh positif adalah konsumsi pemerintah, sebesar 1,76%. Sektor konsumsi rumah tangga yang selama ini berkontribusi besar dalam struktur PDB, mengalami kontraksi sepanjang 2020 sebesar -3,61%.

Di tengah gempuran program stimulus konsumsi RT dari dana PEN ratusan triliun oleh pemerintah hanya mampu mengerek 0,44% PDB dari triwulan sebelumnya sebesar -4,05%. Selain memperkuat stimulus konsumsi, tata kelola serta pengelolaan Bansos yang buruk menjadi soal yang mesti dibenahi pemerintah pada TA 2021 (f/Ms)

Leave a Reply

*