Politisi PAN Minta Prabowo dan Panglima TNI Mundur

KRI Nanggala-402 (foto : istimewa)

Faktual.co.id– Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Ahmad Yohan minta sebaiknya Prabowo selaku menteri pertahanan dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, mundur dari jabatannya. Menurutnya, kedua sosok ini sudah tidak tepat memimpin institusi pertahanan RI.

Hal tersebut disampaikan Yohan menyikapi tenggelamnya kapal selam milik TNI-AL, KRI-Nanggala 402 yang menewaskan 53 putra terbaik Indonesia. Peristiwa ini menggambarkan lemahnya sistem pertahanan Indonesia dari sisi infrastrukturnya.

“Dari berbagai media yang kita baca, menyebutkan bahwa kejadian tenggelamnya KRI-Nanggala 402 ini selain faktor fisik kapal, juga ada human error. Misalnya menurut para ahli tentang over capacity. Mestinya muat 38 awak tapi muat 53 awak. Jadi 15 orang itu kesannya dipaksakan”

Selain itu menurut Yohan, KRI-Nanggala 402 ini kapal lawas Bikinan Jerman 1977, yang di-delivery ke Indonesia 1981. Usianya sudah 44 tahun. “Usia 44 tahun untuk ukuran manusia ya performa sudah turun dong,  meski diawetkan berkali-kali. Meskipun sudah di-docking ulang kali, namanya barang tua ya tetap saja tidak awas,” demikian tukas Yohan

Lanjut Yohan, Indonesia inikan mau dibikin poros maritim dunia. Kalau demikian, infrastruktur kemiliteran di wilayah perairan seperti alat utama sistem persenjataan jangan dianggap remeh temeh. Apa iya, mau bangun poros maritim dunia dengan Alutsista rongsokan?

Kata Yohan, ini tanggungjawab Prabowo sebagai Menhan dan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto. Kalau ada faktor human error, soal manajemen teknis dan soal infrastruktur kemiliteran yang tidak layak, ya dua orang ini yang paling bertanggungjawab. Mundur saja kalau tidak mampu mengurusnya.

Menurut Yohan, di tangan Prabowo Menhan kesannya malfunction. Mestinya urus sistem dan infrastruktur pertahanan nasional, malah urus food estate. Inikan tidak makesense. Prabowo juga lebih sibuk rekrut 100 body guard untuk keamanan dirinya yang tak ada korelasi dengan tupoksinya. Bukan jaga negara malah sibuk jaga dirinya.

Kalau soal anggaran tinggal minta ke DPR. Apalagi kita ini mau menghadapi ambisi Tiongkok terkait one belt one road. Dari sisi ekonomi pertahanan, infrastruktur kita harus siaga. Sebagai negara archipelago, maka sumber daya ekonomi kita adalah sektor maritim. Ini yang harus dijaga mati-matian dengan sistem dan infrastruktur militer yang mumpuni. Makanya, wawasan politik ekonomi kemaritiman menteri juga jangan ecek-ecek dong.

Ketahanan pangan itu sudah ada kementerian teknisnya. Demikian juga panglima TNI yang lebih sering urusin Ormas ketimbang fokus ke profesional kemiliteran. Penertiban Ormas itu tugas Polri. Terkecuali Polri tidak mampu. Kalau Menhan dan Panglima TNI malfunction, untuk apa dipertahankan. Mundur saja kalau begitu (An/f).

Leave a Reply

*