Dua Tahun Jokowi Presiden, Penegakan Hukum Jauh Dari Harapan

Dua Tahun Jokowi Presiden, Penegakan Hukum Jauh Dari Harapan

Faktual.co.id- Tepat hari ini pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) genap berusia dua tahun. Selama periodisasi dua tahun ini penegakan hukum dianggap masih belum menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corupption Watch (ICW) Febri Henri mengatakan, pemerintahan hari ini terlihat belum berkontribusi untuk melakukan upaya mereformasi penegak hukum. Hal tersebut terlihat dari banyaknya tunggakan perkara yang ada di institusi penegak hukum. Berdasarkan catatan ICW, selama 2016 ada 3.514 temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang terindikasi memiliki unsur pidana korupsi dengan kerugian Negara Rp59,8 triliun. Namun, dari seluruh temuan itu, hanya separuhnya yang naik ke penyidikan sedangkan separuh lagi masih tidak jelas.

“Penunggakkan kasus yang terjadi bisa berbagai macam penyebabnya, mulai dari kemampuan penyidik yang masih rendah sampai adanya intervensi atasan,” kata Febri.

Disisi lain, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra mejelaskan bahwa perhatian Presiden kepada kepolisian dan kejaksaan masih jauh dari memadai. Padahal seharusnya jika ingin memperbaiki hukum dua institusi ini yakni Kepolsian dan kejaksaan harus digarap secara penuh. “Tapi ini tidak terjadi,” paparnya.

Padahal semestinya Presiden Joko Widodo  memberikan instruksi konkret dan langsung kepada pimpinan di institusi kejaksaan dan kepolisian guna memberbaiki dan mereformasi internal dua institusi tersebut.  (YNS)

Leave a Reply

*