Gelar Halal Bihalal; PAN Kritik Utang Rezim Jokowi

Acara Halal Bihalal Partai Amanat Nasional (PAN) yang gelar pada 2 Juni 2021 di Gedung DPR RI (foto : ms.doc)

Faktual.co.id– Di sela-sela acara Halal Bihalal Partai Amanat Nasional (PAN) yang gelar pada 2 Juni 2021 di Gedung DPR RI, PAN kritik utang pemerintah saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh rektor Universitas Paramadina, Profesor Dr. Didik J RAchbini  yang juga kader PAN dalam sambutan singkatnya pada acara tersebut.

Menurut prof Didik, hutang negara saat ini diambang mengkhawatirkan. Trennya terus meningkat, baik secara nominal dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Utang pemerintah secara nominal telah melampaui Rp.6300 triliun. Meningkat 5% dari tahun sebelumnya. Rasionya terhadap PDB juga mengalami peningkatan. Dari 34,53% terhadap PDB menjadi  41,64% terhadap PDB pada pada tahun 2021.   

Utang nominal dan rasionya yang cenderung meningkat ini menurut Didik, akan membuat ruang fiskal makin sempit akibat terbebani beban bunga dan pokok tiap tahun yang harus dibayar dari uang rakyat (APBN). Sempitnya ruang fiskal ini akan membuat pemerintah bersama DPR akan sulit menghasilkan program-program pro rakyat secara leluasa karena APBN terbebani utang pemerintah yang besar. 

Menurut Prof Didik, utang pemerintah era Jokowi meningkat drastis dari era SBY. Mengutip data yang dirilis Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, pada periode kedua SBY, rasio utang terhadap PDB adalah 34,68%. 

Sementara pada periode kedua Jokowi  hingga kuartal-1 2021, hutang pemerintah telah mencapai 41,64% terhadap PDB, dari sebelumnya 34,53%. Secara teori, batas aman rasio utang adalah 60% terhadap PDB. Oleh sebab itu, menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan rasio utang pemerintah masih sehat dan dikelola secara prudent. 

Namun dengan diberlakukannya relaksasi pada UU pengelolaan keuangan negara di era pandemi Covid-19, maka defisit APBN dimungkinkan melampaui 3%. Hal ini menurut Didik sekaligus mengamputasi diskresi DPR soal hak budgeting. Sekaligus memungkinkan utang pemerintah terus merangkak naik baik secara nominal maupun rasionya. 

Dalam sambutan singkat tersebut, prof Didik meminta agar fraksi PAN DPR RI segera membentuk komite di DPR untuk mengawasi pengelolaan utang pemerintah yang sudah berada pada rasio yang mengkhawatirkan *

Penulis : Munir

Leave a Reply

*