Politisi PAN Minta Fokus ke PEN; Pembiayaan Alutsista Rp.1,7 Kuadriliun Ditiunda

Menhan Prabowo Subianto (Sumber : Istimewa)

Faktual.co.id– Rencana bombastis Kemenhan belanja Alat utama sistem persenjataan dikritik anggota DPR RI komisi keuangan Ahmad Yohan (5/6). Menurut Yohan, belanja Alutsista jor-joran di tengah refocusing pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu naif.

Yohan yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini katakan, Sebagai negara kepulauan, dengan posisi geografis yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, maka tentu infrastruktur pertahanan perlu ditingkatkan untuk menjaga wilayah kedaulatan NKRI.

Kepada Faktual.co.id ia katakan, “kita akui, bahwa secara data, rasio belanja pertahanan kita terhadap PDB masih kalah dari negara-negara tetangga. Singapura saja rasio anggaran pertahanannya 3% terhadap PDB.

Indonesia tidak lebih dari 1% atau hanya 0,8% terhadap PDB pada tahun 2020. Padahal luas wilayah Singapura hanya 722,5 km persegi. Tak berbeda jauh dengan luas Provinsi DKI Jakarta yaitu 661,5 km persegi. Dari persentase anggaran pertahanan negara-negara ASEAN terhadap APBN Indonesia tergolong paling rendah.

Dari data-data ini, maka menurut Yohan, sangat wajar, anggaran pertahanan Indonesia perlu ditingkatkan. Terutama dari sisi peremajaan/modernisasi alutsista. Rasio belanja pertahanan Indonesia terhadap PDB dan APBN perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai kemampuan APBN. Pada substansinya kita bersepakat dengan peningkatan anggaran pertahanan RI, tapi melalui catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, Rencana belanja alutsista hingga tahun 2044 ini tidak cukup dengan Perpres saja sebagai regulasi yang memayungi belanja pertahanan hingga Rp.1,7 kuadriliun. Oleh sebab itu, kami mendorong, agar rencana belanja alutsista ini dipertegaskan dalam RPJMN, RKP dan dibawa payung hukum sebuah UU, sehingga memiliki posisi politik anggaran yang sustain dengan kepastian hukum yang jelas, sehingga tidak berubah saat rezim pemerintahan berganti demi menjaga wilayah kedaulatan NKRI.

Kedua, pembiayaan modernisasi/peremajaan alutsista berdasarkan skema APBN, diarahkan pada produksi Alutsista dalam negeri termasuk industri pendukungnya. Kalaupun kerja sama dengan negara luar, harus ada transfer of knowledge dalam rangka peningkatan daya saing industri pertahanan dalam negeri.  

Ketiga, Apabila realisasi belanja alutsista sebesar Rp.1,7 kuadriliun ini dimulai pada RAPBN 2022, khususnya selama pandemi Covid-19, maka kami memiliki pertimbangan berbeda terkait belanja alutsista yang nilainya cukup fantastis ini.

Hemat kami, belanja alutsista penting, tapi belum menjadi prioritas saat ini. Pemerintah saat ini diminta agar lebih fokus pada Pemulihan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta memperkuat social safety net selama pandemi Covid-19.

Hal inilah yang membuat pemerintah diberikan diskresi yang luas terkait pengelolaan fiskal, termasuk toleransi terhadap defisit APBN melampaui 3% dari PDB untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tahun 2023.  

Apalagi saat ini, ruang fiskal sangat terbatas akibat koreksi terhadap pendapatan negara karena dampak pandemi Covid-19. Misalnya, data Menkeu menyebutkan, realisasi pendapatan negara sepanjang 2020 mencapai sebesar Rp1.633,6 triliun. dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.699,9 triliun.

Pendapatan negara masih mengalami kontraksi 16,7%. Sepanjang masih terjadi kondisi uncertainty, maka agak berat untuk menghela pendapatan nasional cepat-cepat keluar dari zona kontraksi. Pendapatan yang terkontraksi sementara belanja negara yang terus membengkak, akan berkonsekuensi pada pelebaran defisit APBN.   

Bila belanja alutsista dengan nilai fantastis ini dipaksakan dalam jangka pendek, maka hal ini akan memberikan tekanan serius pada APBN. Defisit APBN makin lebar. Sementara pembiayaan alutsista tidak menjadi prioritas sebagaimana maksud dari Perpu No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Keempat, kami menganggap penting untuk meluruskan pandangan staf Menhan di ruang publik yang kami anggap misleading terkait skema belanja alutsista Rp.1,7 kuadriliun. Sebagaimana pernyataan salah satu staf Menhan di media bahwa :

“Pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri. Nilainya nanti dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional,” kata Dahnil dalam keterangan pers, Selasa (Republika 1/6).

Sebagai representasi Menhan, kami anggap informasi ini misleading, karena pembiayaan dalam skema APBN adalah utang/kewajiban, baik utang multilateral dan SBN/SUN. Tentu hal ini secara teorinya menjadi kewajiban APBN baik pokok dan bunganya yang dibayar tiap tahun melalui APBN.

Semakin besar pembiayaan defisit APBN, maka semakin sempit ruang fiskal akibat beban bunga dan pokok kewajiban. Sementara saat ini, toleransi defisit APBN di atas 3% dari PDB diberikan pada pemerintah dalam rangka pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional.

Justru kami sarankan, agar belanja non padat karya bisa ditekan atau direlokasi ke sektor yang padat karya untuk menopang ekonomi saat ini yang masih berada dalam tekanan pandemi Covid-19. “Dalam jangka panjang, belanja alutsista bisa diterima dengan catatan dan tidak serta merta,” tutup Yohan (Hk/f)

Leave a Reply

*