Mengobral Pengampunan Pajak

Mengobral Pengampunan Pajak

Faktual.co.id– Selaku peletak mazhab ekonomi klasik, Adam Smith pernah berujar tentang canon of taxation yang yang berarti asas pemungutan pajak yang adil. Asas ini harus memperhatikan prinsip keadilan (equity), kepastian hukum (legal certainty), prinsip kenyamanan (convenience of payment), dan efisiensi

Kita mundur jauh ke belakang, Plato mengatakan bahwa keadilan pajak (tax justice) terjadi apabila orang dalam tingkat penghasilan yang sama membayar pajak yang sama. Atau sebaliknya, bagi Plato ketidakadilan terjadi jika pada tingkat penghasilan yang sama orang menanggung beban pajak yang berbeda.

Dalam tulisannya berjudul Tax Indulgences, The Scope and Effect of tax Amnesty, George Guttman bilang, Amnesty, seperti api yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan hutan (Tax Amnesty, like fire used to control a forest’s growth,). Jika digunakan dengan benar, ia dapat bertindak sebagai tonik untuk merevitalisasi sistem perpajakan. Jika tidak, sistem perpajakan dan mesin administrasi mungkin berada dalam kondisi yang lebih buruk setelah amnesti. 

Dari Plato hingga Adam Smith, rasa-rasanya, dari sunset policy hingga tax amnesty, mencederai apa yang disebut canon of taxation dan tax justice. Yang bajingan diampuni, yang patuh cuma melongok melihat kemurahan hati negara pada kelakuan orang kaya yang bajingan. Ujung-ujungnya yang patuh pajak dongkol bukan main. Seperti analogi Guttman, jika tak digunakan dengan tepat, Amnesty bisa membakar seantero hutan.  

Tax Amnesty Jilid II sudah digembar-gembor. Harapannya, dengan amnesty pajak, wajib pajak yang tajir melintir bisa nongol. Setidak-tidaknya mendeklarasi kekayaannya yang diumpetin di luar; demi menghindari pajak.

Tinta lebaran 2021, belum juga kering. Rapat-rapat di kementerian/lembaga (K/L) masih sempat mengucapkan maaf lahir dan batin. Begitu pula tuan presiden Indonesia, bapak Haji Jokowi, tak pelak membuka pintu maaf seluas-luasnya pada wajib pajak yang main kucing kaleng.

Perkara ampunan pajak itu membikin dongkol wajib pajak yang patuh dan tiada ngeyel sekalipun, tidak urus. Yang diburu negara adalah adanya repatriasi aset. Dari situ bisa memompa pendapatan negara.

Lain urusan bilamana pintu maaf sudah dibuka seluas samudera, namun target repatriasi aset itu tidak juga capai target. Apa tidak dongkol, sudah dimaafkan masih juga main kucing kaleng.

Pada tahun 2017, setelah pintu maaf dibuka selebar-lebarnya tanpa celah barang sedikit, deklarasi harta para taipan itu mencapai Rp 3.676 triliun. Lebih dari satu kali APBN saat ini. Tapi jangan salah, dari data OECD, ada 1,6 juta informasi aset WNI senilai 246,7 miliar Euro atau sekitar Rp4.329 triliun. Jauh lebih besar dari nilai harta yang dideklarasikan dalam tax amnesty

Dan dari 1.031 harta di luar negeri yang dideklarasi, hanya Rp.147 triliun yang repatriasi. Tidak lebih dari 14%. Padahal, target pemerintah, repatriasi mencapai Rp.1000 triliun. Hanya 14,7% yang tercapai dari target. Dari harta deklarasi itu kalau dipajakin sungguh-sungguh, bisa mencapai di atas Rp.147 triliun.

Namun dengan dan tanpa tax amnesty, realisasi pajak 2017 itu shortfall. Niat hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Setelah sunset policy di tahun 2008 dan tax amnesty 2016-2017, apakah terjadi peningkatan pendapatan pajak dan perluasan basis pajak? Apakah tax ratio membaik?

Di tahun 2017, berdasarkan data dirjen pajak, terjadi shortfall sebesar Rp 132,1 triliun. Itu baru habis hangat-hangatnya tax amnesty. Tengok juga ke belakang—di tahun 2008, setelah sunset policy realisasi pajak hingga 2009 drop. Shortfall Rp 32 triliun.

Sejak tahun 2013, tax rati RI mengalami perlambatan. Di era Pandemi, tax ratio turun 1,5 persen, yaitu dari 9,8 persen menjadi 8,3 persen. rasio pajak RI sempat menyentuh level tertinggi selama 20 tahun terakhir pada 2008, yakni 13,3 persen.

Nah, apa yang ada di kepala kita? Dari sunset policy dan tax amnesty, sebenarnya untuk siapa? Siapa di belakang ini semua? Pengampunan bagi orang-orang yang selama ini kadali negara. Kadung negara sudah memberi maaf. Ini menjadi preseden. Toh, bila hindari pajak, kelak di maafin juga. Apa yang diingatkan Guttman patut diwaspadai, Tax Amnesty, like fire used to control a forest’s growth. *

by Munir (Pemred Faktual.co.id)

Leave a Reply

*