BUMN Atau Panti Asuhan?

Ilustrasi (Sumber : Istimewa)

Penulis : Munir (Freelance Wariter)

Faktual.co.id– Di RAPBN 2022, segerombolan BUMN memelas, minta disuntik uang rakyat Rp.72,449 triliun. Sekitar 65% dari dana Bansos untuk terdampak Covid-19. Permintaan itu di tengah suasana, rakyat sedang susah-susahnya.

 Apa cukup Rp.300 ribu untuk hidup satu bulan bagi rakyat kecil? Sementara di level mikro, usaha-usaha kaki lima tertentu itu untung kalau ada kerumunan/keramaian. Sekarang semua sudah dibatasi. Mau tak mau APBN tanggung jawab dong !

Jadi BUMN tak mau kalah, mau cepat-cepatan dengan rakyat kecil, untuk mendapatkan subsidi negara. Kalau rakyat kecil tentu pantas. Bahkan kewajiban negara. Lantas BUMN?

Toh rakyat kecil tak pernah pegang kartu kredit dengan limit Rp.30-an miliar. Hanya direksi atau komisaris BUMN yang bisa begitu. Namun begitu BUMN-nya tekor, cepat-cepatan dengan rakyat berharap subsidi negara.

Oleh UU No. 19 Th 2003 Tentang BUMN, perusahaan-perusahaan pelat merah tugasnya mencari untung. Selain menjalankan PSO (public service obligation). Tapi tugas pokoknya cari untung, titik !

Tapi nyaris tiap tahun, mereka minta penyertaan (PMN). Mayoritas PMN itu, akibat problem seretnya likuiditas, bersamaan dengan beban kewajiban korporasi yang menggunung.

Dan mayoritas beban kewajiban itu datang dari “penugasan pemerintah.” Katakanlah BUMN itu ditugaskan bangun tol ini dan itu,” atau kasi talangin dulu subsidi untuk rakyat demi citra pemerintah. Tapi tapi BUMN-nya engga modal guys !

Terpaksa BUMN ini lelang obligasi dong. Cari dana segar. Begitu dan seterusnya. Sementara infrastruktur seperti tol itu return on investment-nya lama. Kalau penugasan bertambah tiap tahun, otomatis kewajiban bengkak. Jadi seakan-akan pemerintah gelap mata. Kasi penugasan tapi cuek bebek dengan cash flow BUMN.

Jangan kaget, utang BUMN saat ini mencapai Rp.1.682 triliun. Kalau begini caranya, SAMPAI KIAMAT BUMN Indonesia tetap kalah saing dari BUMN Malaysia atau peer country lain.

Sebagai perusahaan, tentu cash flow BUMN harus sehat dong. Tapi kalau rasio return on equity-nya seret tiap tahun, lantas bagaimana? Seturut dengan debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas-nya ikut terkerek. Sementara BUMN ini harus terus beroperasi atau ekspansi. Dari pada pusing-pusing, minta dong penyertaan ke APBN.

BUMN tidak sehat keuangan, lantas minta ke APBN yang juga kini ringkih dan sempoyongan di tengah wabah. Lantas bagaimana rakyat? Ini sebelas—dua belas. BUMN dhuafa berharap pada APBN kere.  

Misalnya; karena ini peraturan pasar modal, jadi saya cukup kasih contoh sumir. Ada satu emiten bank pelat merah, yang sahamnya termasuk blue chip, tiba-tiba minta PMN. Angkanya lumayan. Mohon maaf, saya tidak sebut angka. Kalau saya sebut, pasti anda tahu dia bank apa.

Kenapa bank pelat merah itu minta PMN? Karena Tier 1 (modal inti) jeblok dibawah rata-rata bank peer. Tapi Tier 2 alias modal pelengkap, tinggi. Tapi Tier 2 itu lebih sulit diukur secara akurat karena komposisi asetnya yang sulit dilikuidasi. Tidak diandalkan.

Selain itu, rasio kecukupan modal/CAR juga paling rendah diantara rata-rata bank peer. Dan kredit macet/NPL-nya paling tinggi dari rata-rata bank peer. Begitu pula dengan ROE-nya; paling rendah diantara bank-bank sebantaran.

Disitulah pertanyaannya. Bila kita lihat data konsensus, maka saat ini tren dana pihak ketiga/DPK itu meningkat sepanjang pandemi. Sementara pertumbuhan kredit perbankan itu rendah.

Pertumbuhan kredit perbankan 2020 yang menurut data OJK cuma 1,04%. Sementara DPK yang dihimpun perbankan tumbuh lebih tinggi yakni sebesar 11,64% secara year on year (yoy

Dengan gambaran seperti itu, idealnya terjadi pertumbuhan CAR. Tapi kalau kinerja keuangan konsolidasinya sakit, Tier 1 capital bank-nya rendah, berarti BUMN ini sudah lama simpan toksin dong. Banyak penyakit. Entah apa penyakit? Tapi negara harus obati Tier 1 bank ini, mau tidak mau ! Jika tidak ya bank-nya akan sekarat !

Ada juga itu BUMN yang minta PMN, tapi untuk restrukturisasi, transfer dan bail in nasabah pemegang polis yang uangnya digarong orang dalam BUMN tersebut. Jadi uang rakyat itu dipakai bail in BUMN yang banyak monster dan jin fasik.

Waktu saya bikin timeline begini di twitter, ada yang komen—“Jangan-jangan ada saham taipan yang mentok/terjebak di saham BUMN tersebut, sehingga dengan kekuasaan oligarki, di doronglah bail in. Siapa yang untung?” Ini bukan omongan saya ya !

Jadi selain problem struktural—terkait good corporate governance, corporate culture BUMN ini juga harus direvolusi. Demikian juga BUMN jangan sampai menjadi tempat buang hajat para politisi yang hilang mata pencaharian bulanan.   

Di tengah-tengah kondisi seperti ini, prioritas dukungan fiskal lebih pada social safety net, sektor-sektor ekonomi tertentu dan pemulihan kesehatan nasional. Dua-duanya harus tumbuh bersamaan. Cukuplah dukungan APBN didasarkan pada BUMN-BUMN feasible tumbuh secara sektoral di masa pandemi.

Kalau tiap tahun BUMN terus menerus menengadahkan tangan ke APBN, lantas sebenarnya BUMN kita ini apa sih? Perusahaan negara atau panti asuhan negara?

Leave a Reply

*