Primus Interupsi Menteri Keuangan

Anggota DPR-RI F-PAN Primus Yustisio [Foto : Faktual.co.id]

Anggota DPR-RI F-PAN Primus Yustisio [Foto : Faktual.co.id]

Faktual.co.id– Pada kesempatan rapat badan anggaran terkait laporan panitia kerja RAPBN 2017 pada Selasa (25/10/2016) di gedung Nusantara II DPR, anggota DPR RI Primus Yustisio menginterupsi menteri keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan pandangan soal belanja pemerintah pusat.

Interupsi Primus berkaitan dengan masalah ganti rugi kepada pelaku usaha terdampak lumpur Sidoarjo. Kata Primus “Bu menteri, saya menyarankan, agar terkait ganti rugi pelaku usaha terdampak lumpur Sidoarjo, jangan cuma menjadi  catatan review, tapi menjadi bagian poin penting yang harus diselesaikan pemerintah pada RAPBN-P 2017.

Masalah ganti rugi kepada pelaku usaha terdampak ini sudah ditetapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban menjalankan hasil putusan MK.”

Lebih lanjut, Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat V ini mengatakan, “terkait ganti rugi pelaku usaha korban terdampak, Saya juga ingin mengkritisi penggunaan kata “pemerintah diminta”. Menurut saya, karena ganti rugi kepada pelaku usaha ini merupakan hasil putusan MK yang sifatnya “final dan bindingmaka “pemerintah berkewajiban” melakukan review dan membayar ganti rugi kepada pelaku usaha terdampak lumpur Sidoarjo. DPR dalam hal ini bertugas mengingatkan pemerintah untuk menindaklanjuti hasil putusan MK terkait ganti rugi terhadap pelaku usaha korban lumpur Sidoarjo. Jadi bahasanya jangan dibolak-balik [AHK].

Leave a Reply

*